HETANEWS.COM

Pemkab Karo Gelar Runggu Percepatan Penanganan Bencana Sinabung

Suasana dalam runggu percepatan penanganan bencana erupsi Sinabung, di aula Pemkab Karo. (foto/charles)

Karo, hetanews.com- Guna percepatan penanganan bencana erupsi gunung Sinabung, Pemkab Karo gelar runggu (musyawarah), bersama Anggota DPD RI, Parlindungan Purba, Wakil Gubernur Sumatera Utara, Asisten Deputi Penanganan Pasca Bencana pada Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana Kemeko PMK, Detty Rosita, Staf Kepresidenan,  Abednego Tarigan dan warga korban dan terdampak Sinabung, Rabu (23/5/2018),  di aula lantai 3 Kantor Bupati Karo.

Dalam runggu itu, secara bergantian perwakilan warga dari desa Suka Meriah, Gurukinayan, Berastepu dan warga desa Mardingding, mengungkapkan keluhannya soal lambannya penanganan percepatan penanganan korban erupsi Sinabung.

“Kami sudah bosan dengan janji-janji yang selalu dijanjikan pihak BPBD yang tidak jelas realisasinya, jangan buat surat ecek-ecek yang tidak jelas nanti kebenarannya,”ujar warga.

Sementara perwakilan warga desa Berastepu, mendesak pemerintah supaya mereka segera pastikan dimana mereka direlokasi. “Pokoknya pastikan kami dimana, kami sodah bosan menunggu lama, sampai hari ini tidak ada kepastian dimana kami nantinya,”tegas warga.

Sedangkan warga desa Rimo Kayu yang hadir dalam runggu itu, meminta kepada pemerintah supaya seng rumah mereka yang sudah rusak dan bocor-bocor segera diganti yang sudah tiga tahun lama dilanda terdampak erupsi Sinabung dan belum pernah diganti.

“Begitu juga bibit pertanian, tolong dibantu dengan bibit unggul, mengingat lahan pertanian persawahan di desa Rimo Kayu dan Batu Karo salah satu hamparan persawahan terluas di Tanah Karo,” ujar warga desa Rimo Kayu.

Menyahuti keluhan korban dan terkena dampak erupsi Sinabung, Kalak BPBD, Marint Sitepu, membatasi pertanyaan warga mengingat sisa waktu yang tersedia dan padatnya agenda runggu. Dia menyarankan supaya semua keluhan dan masukan-masukan dalam runggu itu disampaikan saja melalui rapat komisi selanjutnya dihari itu juga.

Dikesempatan itu, Wagubsu Nurhazijah Marpaung, menegaskan,  tidak boleh dua kali mengajukan atau mengusulkan lahan yang objeknya sama, Pemda Karo  harus berani mengambil keputusan by name address. Ajukan kembali  lagi yang 22 KK  yang belum terdata selama ini.  Dan saya minta DPRD, Polres dan TNI harus kawal bupati/pemerintahan/ masyarakat, "lontar Wagubsu dengan tegas.

Semenatara Wakil Ketua DPRD Karo yang hadir dalam runggu itu  mengatakan, pihaknya setuju kalau anggaran untuk percepatan penanganan erupsi Sinabung ditampung di APBD Karo.  “Jika sudah dapat dilakukan pelaksanaannya di Siosar, dana yang diajukan provinsi maupun di Pemkab bisa difasilitasi, "ucap Efendi Sinukaban.

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) melalui Abednego Tarigan  mengatakan, jangan semua pembangunan di Karo, masuk dalam keranjang bencana (bisa dalam provinsi, pusat ,dan lain-lain),  pendanaan dari provinsi, merupakan inovasi untuk korban yang terdampak bencana. Jangan bolak-balik ubah Renaksi, Pemkab punya pandangan dalam memfasilitasi masyarakat dalam mengelola dinamika masyarakat, kata Abednego Tarigan.

"Sedangkan Pihak BNPB  menanggapi, bila ada penambahan data lagi , Bupati harus  berani buat SK,  ada perubahan komposisi dan skenario yang harus dilakukan,  selesaikan dokumen agar secara legalitas dapat dipertanggungjawabkan dan akuntabel,  harga  sesuaikan dengan renaksi data yang dari provinsi, 59 juta BDR dari propinsi, dan 1 dokumen 1 legalitas diperlukan, "sebut Direktur Penanganan  Pengungsi,  Taufik Kartika.

Detty Rosita, selaku Asisten Deputi Penanganan Pasca Bencana pada Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana Kemenko PMK mengatakan, “yang penting semua yang diutarakan dalam rapat ini terkait 103 KK dan tambahan 22 KK jangan sampai menyalahi aturan Permendagri 33 lihat standard biaya umum daerah,”katanya.

Bupati Karo, Terkelin Brahmana, rapat sejak pagi  hingga siang cukup alot  dan banyak masukan, saran dan tanggapan terkait runggu ini. 

Untuk itu, sementara tim Pemkab telah menampung dan menggabung aspirasi dan usulan sehingga menyimpulkan  pembangunan permukiman  (rumah) yang diusulkan masyarakat desa Sukameriah, Bakerah dan Simacem sejumlah 103 KK  akan difasilitasi  oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan lokasi yang disepakati berada di areal penggunaan lain  (APL) agropolitan perluasan Siosar Sibuatan Kabupaten Karo. Kedua kelengkapan berkas usulan untuk masyarakat 103 KK kepada pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan segera diselesaikan oleh Pemda Karo.

Ketiga, untuk usulan 103 KK desa Sukameriah, Bekerah dan Simacem jika dimasukkan ke dalam Renaksi harus dijelaskan merupakan penanganan yang dilaksanakan oleh pemerintah Provsu. Keempat, untuk masyarakat desa Sukameriah, Bakerah dan Simacem sejumlah 22 KK yang tidak mempunyai lahan akan ditindaklanjuti di kemudian hari, ucap Terkelin.

Hadir dalam rapat runggu tersebut, Wakil Bupati Karo, Cory Seriwaty Br Sebayang, Dandim 0205/TK, Letkol Inf Rizal  Taufik , Danyonif 125/Smb, Letkol Inf Victor Cokjro Andika, Polres Tanah Karo, pihak BNPB, pihak PMK, KSP, para Asisten 1,2 dan 3 Setdakab Karo, para OPD  Pemkab Karo dan Kepala BPBD Provsu, Riadil  Akhir Lubis.  

Penulis: charles. Editor: gun.

Daftarkan diri Anda sebagai anggota Heta News untuk selalu mendapatkan buletin berita populer langsung di kotak surat elektronik Anda!

Berlangganan

Daftarkan diri Anda sebagai anggota Heta News untuk selalu mendapatkan buletin berita populer langsung di kotak surat elektronik Anda!

Berlangganan