HETANEWS

Densus 88 Diduga Salah Tembak Terduga Teroris di Tanjungbalai, Warga Minta Dibentuk Tim Investigasi

Tri Purnomo Widodo, Ketua DPC Peradi Asahan, Tanjungbalai dan Batubara. (foto/ferry)

Tanjungbalai, hetanews.com-Sepekan  pasca kejadian penembakan yang dilakukan Tim Densus 88 Anti Teror, di Tanjungbalai, pada Selasa (15/5/2018) sore, berbuntut panjang.

Dalam penggrebakan di sebuah rumah, di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Beting Kuala Kapias, Kecamatan Teluk Nibung, Tanjungbalai atau lebih dikenal dengan nama Simpang PT tersebut, Densus 88 menembak 2 orang terduga teroris.

Satu diantaranya tewas di tempat, yakni, Syaiful, sementara Beni Sinaga, mengalami luka tembak di kaki. Kini keberadaan Beni Sinaga tidak diketahui keluarga karena tidak ada pemberitahuan dari pihak Densus.

Bukan hanya keluarga dan warga yang mempersoalkan tindakan main hakim sendiri tersebut, pengacara pun mulai angkat bicara.

Tri Purnomo Widodo, selaku Ketua Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat  Indonesia (Peradi) Kabupaten Asahan, Kota Tanjungbalai dan Kabupaten Batubara menyesalkan kejadian tersebut.

Menurutnya, UUD 1945 secara ekplisit telah menyatakan, bahwa Indonesia adalah negara hukum konsepsi negara hukum mengharuskan, bahwa segala tindakan penyelenggara negara harus berdasarkan hukum, dan pembatasan hak atau larangan terhadap warga negara harus didasarkan pada hukum pula. Demikian pula halnya dengan pemberantasan tindak pidana terorisme.

Suasana di tempat kejadian penembakan Densus 88 terhadap terduga teroris. (foto/ferry)

Selain Perppu Nomor 1 Tahun 2002 yang bersifat khusus, kata Widodo aturan umum  lainnya mengenai mekanisme/prosedur  pemberantasan tindak pidana terorisme diatur/terdapat pula dalam KUHAP. 

Ada berbagai azas yang terkandung di dalam KUHAP dan azas ini tidak boleh dikesampingkan oleh Perppu. Ini tidak terbatas pada azas praduga tidak bersalah dan adanya azas perintah tertulis dari yang berwenang.

Dalam Perppu mengenai pemberantasan tindak pidana terorisme yang mengharuskan penangkapan seseorang untuk kurun waktu paling lama 7 x 24 jam dan hal ini pun harus didasarkan atas penetapan dari Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri (PN)'

"Sehingga dengan demikian semestinya dalam perkara di Tanjungbalai ini, pihak keluarga harus menerima salinan surat penangkapan dan mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas penangkapannya serta dengan tuduhan apa keluarganya tersebut ditangkap," tutur pengacara kondang ini.

Pengabaian terhadap hak-hak dari orang yang ditangkap tersebut, merupakan bentuk pelanggaran terhadap azas accusatoir yang dianut dalam sistem hukum acara pidana Indonesia. Menurut azas ini, seorang pelaku kejahatan atau tersangka adalah subjek pemeriksaan yang memiliki seperangkatan hak  yang tetap harus dihormati.

Mengenai penggunaan senjata api (senpi) oleh Tim Densus yang menurut keluarga, salah menembak orang yang kononnya diduga teroris tersebut, Tri Purnomo Widodo mengatakan, semestinya didasarkan pada Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian maupun Perkap Nomor 8 Tahun 2009 tentang  Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.

Petugas bersenjata lengkap mengawal lokasi kejadian. (foto/ferry)

Menurut kedua aturan tersebut, penggunaan senpi harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan penuh tanggung jawab. Serta diperbolehkan mana kala ada tindakan pelaku kejahatan yang ketika itu membahayakan keselamatan anggota Polri, warga dan fasilitas publik.

"Namun dalam kejadian penembakan terhadap Beni Sinaga, yang saat kejadian tidak bersenjata dan langsung ditembakTim Densus, seperti yang dikatakan saksi mata dan adik korban sendiri sangat kita sesalkan dan terkesan main hakim sendiri tanpa ikut prosedur," ucap Widodo.

Menurutnya, jika keluarga menduga, penggunaan senpi terhadap Beni Sinaga tidak sesuai dengan prosedur, sebagaimana diatur dalam kedua Perkap, maka keluarga dapat meminta dilakukan investigasi oleh institusi Kepolisian atau mengajukan tuntutan hukum terhadap oknum anggota Polri yang melakukan penembakan tersebut.

"Jika nantinya anggota keluarga mereka tidak terbukti sebagai pelaku tindak pidana atau penembakan itu menyalahi prosedur, maka korban salah tangkap atau salah tembak ini harus memperoleh rehabilitasi untuk memulihkan nama baiknya," sebut Tri Purnomo Widodo.

Kini warga di Kota Tanjungbalai dan Kabupaten Asahan heboh membicarakan kasus salah tembak ini pun menyesalkan tindakan main hakim sendiri yang dilakukan Densus 88 ini.

Baca Juga: Tim Densus 88 Diduga Salah Tembak Terduga Teroris di Tanjungbalai, Keluarga akan Lakukan Ini

Eva Adha Wati Hasibuan (23), salah seorang tetangga dan teman dekat Beni Sinaga menuturkan, kalau warga di pemukiman tempat tinggal Beni Sinaga di Rusunawa Kelurahan Sei Raja, Kecamatan Sei Tualang Raso ini tidak percaya langsung kalau terlibat jaringan teroris.

Warga setempat menilai, Beni orangnya periang dan mudah berkomunikasi, kalau berbicara tidak pernah bicara soal agama. Sepengetahuan warga, Beni juga tidak pernah mengikuti pengajian.

“Orangnya cukup simple bang, hobinya pakai celana ponggol (celana pendek) dan singlet saja (baju dalam). Gak pernah pakai kopiah atau lobe putih. Lagian, istrinya pun gak pakai cadar kok,“ ucap Eva.

Warga juga meminta agar pihak berwajib membentuk tim investigasi untuk menyelidiki dugaan salah tembak Densus 88. Jangan asal main tembak saja.

Penulis: ferry. Editor: gun.