HETANEWS

PKS PT SJS di Hatonduhan Berdiri, Berkat Peran Aktif Dadang Pramono?

Kemeja biru lengan pendek anggota Komisi I DPRD Simalungun, Dadang Pramono, pasca kebersamaan dengan Ruslan Purba, tampak nomor urut 1 kanan pembaca, nomor urut 2, mantan pangulu, Januar Sinaga dan mantan Kapolsekta Tanah Jawa, Kompol Anderson Siringoringo, di ruang kerjanya, beberapa waktu lalu. (foto/zai)

Simalungun, hetanews.com- Buntut pendirian Pabrik Kelapa Sawit (PKS) milik PT Sawitta Jaya Sejahtera (SJS), di Nagori Buntu Bayu, Kecamatan Hatonduhan, Kabupaten Simalungun, diduga akibat adanya peran aktif dari Dadang Pramono, selaku anggota Komisi I DPRD Simalungun.

Pasalnya, termaktub dalam bukti transfer rekening PT Bank Mandiri (Persero) TBK ke nomor rekening 10700020089896 atas nama Dadang Pramono per tanggal 22 Desember 2017, uang sebesar Rp 90 juta untuk mengurus surat PKS.

Menurut bukti transfer ini, pengirim tercatut atas nama, Ruslan Purba, warga Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun yang diketahui sebelumnya adalah mitra Dadang Pramono, dalam hal memohonkan ijin prinsip pendirian PKS.

Terkait kebersamaan Dadang Pramono dengan Ruslan Purba dalam hal memohon ijin prinsip pendirian PKS PT SJS ini, juga dibenarkan oleh mantan Pangulu Nagori Buntu Bayu, Kecamatan Hatonduhan, Januar Sinaga.

Dan mantan pangulu ini juga merasa bingung, setelah Ruslan Purba berbalik memihak kepada masyarakat Nagori Buntu Bayu yang merasa keberatan terhadap pendirian PKS. Mengingat, lahan pendiriannya adalah lahan pertanian.

Sebagaimana diketahui, lahan pendirian PKS tersebut adalah eks lahan kawasan hutan Huta Padang yang dilepas oleh Menhut, pada tahun 2015 silam kepada masyarakat Huta 1 Nagori Buntu Turunan, saat ini mekar jadi Nagori Buntu Bayu.

Yang menurut sejumlah masyarakat oleh Menhut RI melepas kawasan hutan tersebut untuk dikelola masyarakat sebagai lahan pertanian komuditi karet. Dan untuk pendistribusian lahan kepada masyarakat diminta dibentuk panitia.

Dan sesuai fakta di lapangan, proses pelepasan kawasan hutan itu, sebagaimana tertuang dalam SK Menhut Nomor: 53/Menhut-II/2005 sama sekali tidak dapat direalisasikan oleh panitia dan Pemkab Simalungun.

Sehingga penyimpangan pemanfaatan lahan dan pendistribusiannya memicu kisruh, diantara sesama masyarakat Nagori Buntu Bayu. Dan adanya persoalan ini juga sudah sampai kesejumlah stakeholder terkait dan belum ada penyelesaian.

Mirisnya, terkait adanya dugaan tindak pidana gratifikasi, mengingat oknum dewan Simalungun ini, Dadang Pramono menerima aliran dana dari pengusaha, Ketua DPRD Kabupaten Simalungun, Johalim Purba tidak sependapat.

Melalui pesan singkat WhatsApp (WA) miliknya, dikatakan, bahwa kerja tambahan dengan memanfaatkan jabatan yang dilakukan oleh anggotanya tersebut, Dadang Pramono, belum tentu merupakan tindak pidana gratifikasi.

"Kalau (klu) untuk (utk) pengurusan surat surat (surat2) belum (blm) tentu gratifikasi klu sesuai dengan (dgn) besaran yang (yang) ditetapkan pemerintah,"ujar WhatsApp-nya sekira tanggal 8 Mei 2018 lalu.

Penulis: zai. Editor: gun.

Ikuti Heta News di Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dan Google News untuk selalu mendapatkan info terbaru.