Siantar, hetanews.com - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Siantar menggelar pertemuan dengan wartawan bertempat di salah satu gedung pertemuan di Jalan MH Sitorus, Selasa (9/5/2018).

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Siantar, Windharlan Siallagan mengatakan, kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan informasi terhadap sejumlah program BPJS Kesehatan guna tercapainya Universal Health Coverage (UHC) paling lambat 1 Januari 2019.

Dalam menuju UHC ini sudah lebih dulu dijalankan oleh negara-negara maju, seperti Jerman, Australia, Austria, Belgia, Canada, Denmark dan beberapa negara-negara lain, Indonesia juga akan segera mencatatkan sejarah guna tercapainya UHC tersebut.

Windharlan didampingi Kabid Humas Darius Samosir, juga menjelaskan bahwa pemerintah telah mencanangkan peta jalan (road map) menuju Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehata (JKN-KIS) hingga tahun 2019.

“BPJS Kesehatan Cabang Siantar dengan wilayah kerjanya, yakni Kota Siantar, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Toba Samosir (Tobasa) dan Kabupaten Samosir secara persentase berada di angka 51 persen sebagai peserta BPJS Kesehatan sesuai dengan data per April 2018. Bila dirinci, Siantar 73 persen, Simalungun 44 persen, Tobasa 56 persen dan Samosir 65 persen,” jelas Windharlan.

Menurutnya, demi mewujudkan program UHC, selain BPJS Kesehatan selaku operator, tentunya didukung oleh Pemerintah Pusat dan hingga ke pemerintah daerah Kabupaten/Kota dan seluruh stakeholder terkait dengan cara terus menggiatkan sosialisasi program JKN KIS agar jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat dapat terimplementasi dengan baik.

“Ibarat sedia payung sebelum hujan, kita senantiasa mengimbau agar masyarakat di wilayah kerja BPJS Kesehatan Cabang Diantar semakin banyak yang memiliki kesadaran dan merespon positif akan pentingnya suatu jaminan kesehatan JKN KIS lewat dana gotong royong," paparnya.

Windharlan menuturkan, ini utamanya, kepada para pengusaha atau pemberi kerja agar kooperatif dengan memberikan hak jaminan kesehatan sesuai ketentuan Undang-Undang (UU) yang berlaku kepada para pekerjanya.

"Jika ketentuan UU tersebut tidak dijalankan, maka ada sanksi administratif nantinya bagi perusahaan atau para pemberi kerja tersebut,” ungkap Windharlan mengakhiri.