HETANEWS

JPPR Sumut: KPU Jangan Manjakan Mantan Narapidana

Ilustrasi koruptor.

Medan, hetanews.com - Saat ini sedang dilakukan penelitian administrasi terhadap 23 bakal calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi Sumut oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sumut.

Di antara 23 bakal calon DPD tersebut, dua diantaranya adalah mantan narapidana (napi) korupsi.

Yang menurut PKPU Nomor 14 Tahun 2018 pasal 60 ayat 1 huruf j, sebagaimana dijelaskan, bahwa bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak atau korupsi.

"Sementara pada pasal yang sama huruf g juga disebutkan, bahwa  tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap," ungkap Darwin Sipahutar, sebagai Koordinator Provinsi JPPR Sumut, melalui press release, yang diterima hetanews.com, Selasa (1/5/2018).

“Sebagaimana pernyataan salah satu komisoner KPU Sumut yang kami kutip, bahwa dalam formulir pendaftaran para bakal calon yang mendaftar harus mengisi formulir yang menekankan di salah satu poinnya, bahwa peserta pernah terpidana atau bukan terpidana kasus narkoba, kejahatan seksual anak atau korupsi. Jadi menurut kami, tidak ada celah yang memanjakan mantan narapida untuk dianulir sebagai bakal calon DPD pada Pemilu 2019 nanti. Bahkan sejak awal dibukanya pendaftaran, mereka seharusnya tidak bisa ikut mendaftar, tapi tetap diberi peluang oleh KPU," terang Darwin.

Menurutnya, penelitian administrasi balon DPD harus dijadikan sebagai tolok ukur agar kedepan para calon DPD Sumut, benar-benar orang yang bersih dari kasus hukum.

"Jangan sampai kemudian, KPU menetapkan orang-orang yang salah untuk menjadi perwakilan Sumut di senayan nantinya," tandasnya.

Darwin menuturkan, integritas KPU harus tetap terjaga agar penelitian administrasi balon DPD terlepas dari berbagai kepentingan dan tetap mengacu pada regulasi yang berlaku, yakni, UU Nomor 7 Tahun 2017 dan PKPU Nomor 14 yang sudah diberlakukan, pada 12 April 2018 kemarin.

Sebagai lembaga yang konsen terhadap pendidikan pemilih dan pemantauan, JPPR mengingatkan KPU Sumatera Utara agar tetap mengedepankan prinsip independensinya dalam melaksanakan seluruh tahapan Pemilu 2019, termasuk didalamnya balon DPD.

"Dan kami juga memberi masukan agar KPU Sumut mengacu pada larangan mantan narapidana tersebut sebagai calon anggota DPD 2019," tandasnya.

Penulis: tim. Editor: gun.