HETANEWS

Siswa Belajar di Lantai, Inspektorat Karo Diharapkan Periksa Kasek

Kepala Inspektorat Pemkab Karo, Philemon Berahmana. (foto/charles)

Karo, hetanews.com- Dijaman dana bantuan operasional sekolah (BOS), sepertinya sudah sangat langka jika masih ada siswa belajar di lantai, beralaskan tikar.

Apalagi didaerah yang bukan termasuk daerah tertinggal dan pinggiran, seperti di SMP Negeri I Tiganderket, Kecamatan Tiganderket, Kabupaten Karo. Hal ini tentunya menimbulkan sejuta pertanyaan.

Melihat situasi yang demikian ini, memicu komentar dari berbagai kalangan. Terutama pemerhati dunia pendidikan, khususnya di Karo.

Menurut pemerhati, bahwa di daerah Kabupaten Karo sudah semestinya tidak terjadi lagi siswa belajar beralaskan tikar. Kasus ini juga menurutnya akan memasuki ranah hukum dan segera dilaporkan.

“Inspektorat selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten Karo harus segera melakukan pemeriksaan khusus. Dikemanakan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) yang ratusan juta rupiah itu. Jangan-jangan laporan pertanggungjawabannya penuh dengan rekayasa,”kata Joni Ginting kepada sejumlah wartawan, di halaman Mapolres Karo seusai berkoordinasi dengan Satuan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Karo, Senin (23/4/2018).

Kepala SMP Negeri I Tidanderket, Perkasa Ukuren Meliala yang dikonfirmasi wartawan, mengakui bahwa mobiler sekolahnya sudah banyak yang rusak. Begitu juga dengan pintu masuk dan pintu penghubung antara ruangan yang satu dengan yang lainnya, dia berjanji segera akan memanggil tukang untuk memperbaiki. Juga dia bertekad akan segera membenahi sekolah dengan segala daya upaya walau secara bertahap.

“Saya sudah berjanji dengan diri saya sendiri, situasi dan kondisi sekolah sesegera mungkin akan dibenahi semaksimal mungkin. Meja belajar sebanyak 80 unit dan bangku sebanyak 160 unit sudah dipesan, tinggal menunggu waktu sedikit sudah dapat dipergunakan,”katanya, di ruang kerjanya.

Terpisah, Kepala Inspektorat Pemkab Karo, Philemon Berahmana yang dikonfirmasi wartawan termasuk hetanews.com mengatakan, bahwa untuk melakukan pemeriksaan khusus terhadap satu instansi sebaiknya melalui perintah pimpinan (Bupati).

“Kami bekerja berdasarkan PP No 12 tahun 2017 tentang Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pada pasal 22 dari PP tersebut menyatakan bahwa laporan atau pengaduan penyimpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis yang memuat paling sedikit nama dan alamat pihak yang melaporkan nama jabatan, alamat lengkap pihak yang dilaporkan. Perbuatan yang diduga melanggar ketentuan, kewenangan yang membuat fakta data atau petunjuk terjadinya pelanggaran ,’’terangnya.

Ditambahkannya, secara psikologinya pengaduan sekarang ini harus berimbang antara yang mengadukan dengan yang diadukan. Jadi tidak seperti yang selama ini, pelapor hanya mengatakan sekedar melaporkan. Masalah benar tidaknya pelapor tidak mau tahu.

“Kalau nanti toh gak terbukti yang dia adukan itu, terlapor atau yang diadukan seharusnya punya hak untuk mengembalikan nama baik atau menuntut kembali atas ketidakjelasan laporan pengaduan. Ini sudah kita buat edarannya dan sudah ditanda tangani bupati. Jadi berdasarkan PP 12 tahun 2017 tidak segampang itu lagi melapor atau mengadukan,”terangnya.

Meskipun begitu, sambung Inspektur lagi, sebagai salah satu upaya proses transparansi bantuan BOS, masyarakat dapat memberikan laporan jika menemukan penyalahgunaan dana BOS. Laporan ini akan ditindak lanjuti oleh kabupaten terkait dan diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sebab, Kemendikbud mengharapkan partisipasi masyarakat dalam mengawal proses penggunaan dana BOS agar digunakan sebagaimana semestinya dan memberi laporan jika mendapatkan temuan penyalahgunaan dana BOS.

Penulis: charles. Editor: gun.