Simalungun, hetanews.com - Komit tidak akan menerbitkan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Pabrik Kelapa Sawit (PKS) kepada PT Sawitta Jaya Sejahtera (SJS) di Nagori Buntu Bayu, Kecamatan Hatonduhan, ucapan Sekretaris Dinas (Sekdis) Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Kabupaten Simalungun, Melanton Tobing itu, dinilai mirip dengan tong kosong yang nyaring bunyinya.

Pasalnya, fakta di lapangan, Minggu (22/4/2018), PT SJS, yakni perusahaan milik pengusaha keturunan dari Medan, Amin telah mengantungi IMB dalam melaksanakan pembangunan PKS milikya.

Bahkan, keputusan bersama antara Komisi I dan III DPRD Simalungun, bersama pihak-pihak terkait untuk menghentikan sementara pembangunan PKS di atas kawasan hutan Huta Padang yang telah dilepas Menteri Kehutanan (Menhut) dengan Surat Keputusan (SK) Menhut Nomor: 53/Menhut-II/ 2005 kepada masyarakat Dusun I Buntu Turunan (saat ini Buntu Bayu), dan sebelumnya kawasan hutan itu dikelola  PT STTC sebagai lahan Hutan Tanaman Industri (HTI), hingga berita dilansir tak kunjung jadi.

Akibat tidak komitnya Pemkab Simalungun untuk menghentikan sementara pembangunan PKS hingga semua persoalan yang timbul di atas lahan eks HTI seluas 340.70 hektar, yakni persoalan pendistribusian lahan oleh panitia dinilai janggal. Dan pemanfaat lahan oleh masyarakat yang tidak sesuai dengan jenis tanaman yang telah dipersyaratkan.

Komisi I dan Komisi III DPRD Simalungun, akhirnya sepakat akan membentuk Panitia Khusus (Pansus).

Menurut Ketua Komisi I, Sastra Joyo Sirait sebelumnya, Pansus itu dalam rangka mengevaluasi kembali semua persoalan yang terjadi atas lahan tersebut apakah sesuai dengan SK Menhut No.53/Menhut-II/2005 tanggal 23 Februari 2005.