Pertemuan Tokoh Adat Simalungun di DPRD, Ini Penjelasan Pemko Siantar

DPRD Siantar mengadakan pertemuan antara Pemko dan tokoh adat Simalungun, di ruangan Pimpinan DPRD Siantar, Selasa (17/4/2018). (foto/tom)

Siantar, hetanews.com - Beberapa waktu lalu tokoh-tokoh adat Simalungun seperti, Partuah Maujana Simalungun (PMS), Himpunan Pemuda dan Mahasiwa Simalungun (Himapsi), Ihutan Bolon Damanik dan Usaha Penyelamatan Aset Simalungun (UPAS) mengadukan Pemko Siantar ke DPRD karena dinilai kurang menghargai budaya Simalungun.

Akhirnya DPRD Siantar mengadakan pertemuan antara Pemko dan tokoh adat Simalungun di ruangan Pimpinan DPRD Siantar, Selasa (17/4/2018).

Tampak hadir di pertemuan itu, Ketua dan Sekretaris PMS Siantar, Minten Saragih dan Rohdian Purba.

Hadir juga elemen masyarakat suku Simalungun lainnya, Ihutan Bolon Damanik, Himapsi, serta Ketua Upas, Januarison Saragih.

Sedangkan dari Pemko Siantar, tampak hadir Sekretaris Daerah (Sekda), Budi Utari, Kadis Pariwisata, Fatimah Siregar, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Daerah (BP3D), Midian Sianturi dan sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya.

Dan rapat itu dipimpin Wakil Ketua DPRD Siantar, Mangatas MT Silalahi, didampingi sejumlah anggota dewan lainnya.

Awal pertemuan, tampak sejumlah pemangku adat dan budaya Simalungun yang hadir menyampaikan keluh kesahnya. Salah satunya sejumlah program HUT Kota Siantar ke 147.

Serta kecewa dengan belum dibangunnya tugu Raja Siantar, Sangnaualuh Damanik, di kota itu. Meski anggaran pembangunan tugu telah ditampung di APBD sebesar Rp 3 miliar.

Awalnya, Ketua PMS Siantar, Minten Saragih, tegas mengatakan, masyarakat suku Simalungun merasa kecewa dengan desain brosur HUT Kota Siantar. Karena tidak menampilkan gambar penari etnis Simalungun.

Kemudian, Minten juga mempertanyakan istilah Kota Siantar sebagai kota pusaka. Sebab PMS mengasumsikan, keberadaan etnis Simalungun hanya tinggal sejarah. Padahal, eksistensi etnis Simalungun masih ada di Kota Siantar.

Sebelumnya, Sekretaris PMS Kota Siantar, Rohdian Purba, mengajak peserta pertemuan untuk satu pemahaman terlebih dahulu. Ia meminta, peserta mengakui Kota Siantar, merupakan tanah leluhur Simalungun. Sehingga, kearifan lokal di Siantar adalah budaya adat dan suku Simalungun.

Terhadap hal itu, baik Wakil Ketua DPRD, Mangatas Silalahi maupun Sekda Budi Utari, secara tegas menyatakan, Siantar merupakan tanah leluhur Simalungun. Dan tak satu pun peserta lain yang membantah.

Mangatas juga menegaskan, agar Pemko Siantar serta pemangku adat budaya Simalungun agar duduk bersama, untuk menuntaskan persoalan yang ada.

Lalu Mangatas juga menyatakan, DPRD Siantar tidak akan mengalihkan anggaran pembangunan tugu Sangnaualuh ke anggaran lain. Ia meminta, agar tugu segera dibangun.

Sementara, terhadap rasa penghinaan yang dialami pemangku adat Simalungun, Budi Utari secara berulang menyampaikan permintaan maaf.

Menurut Budi Utari, Pemko Siantar tidak pernah berniat untuk melecehkan etnis Simalungun. Serta tidak pernah berniat untuk menghilangkan Simalungun dari wujud kearifan lokal di Kota Siantar.

"Tidak ada niat dan maksud kami untuk tidak menghormati Simalungun. Tidak ada niat meninggalkan kearifan lokal. Mengenai brosur, itu belum bentuk final dari Pemko. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Simalungun," ucap Budi Utari.

Pada pertemuan itu, Kadis Pariwisata, Fatimah Siregar yang dianggap paling bertanggung-jawab terhadap rencana rangkaian kegiatan HUT Kota Siantar mengatakan, pihaknya tidak pernah berniat untuk melecehkan etnis Simalungun.

Katanya, saat brosur dldiprotes Pandapotan Damanik dari Ihutan Bolon, pihaknya telah merubah bentuk desain brosur HUT Siantar. Di mana saat itu, Ihutan Bolon protes terhadap bentuk rumah adat Simalungun.

Atas saran Ihutan Bolon, gambar rumah adat Simalungun yang ada sebelumnya diubah dengan gambar rumah adat Simalungun lainnya. Dalam hal ini, menjadi gambar bangunan Museum Simalungun.

Lalu desain dengan gambar museum Simalungun itulah yang dibawa ke acara PRSU. Namun kemudian, lanjut Fatimah, kembali muncul protes, karena tidak ada gambar penari Simalungun dengan mengenakan pakaian adat Simalungun.

Menyikapi protes itu, kembali Pemko Siantar mengubah desain tersebut, dengan menampilkan penari Simalungun dengan pakaian adat Simalungunnya.

Sementara, terkait tema Siantar kota pusaka, hal itu disebut Fatimah merupakan program nasional. Dengan harapan, nantinya di Kota Siantar dapat digelar festival keraton nusantara. Serta, Siantar nantinya, bisa mendapat kucuran dana dari pemerintah pusat.

Dia menjelaskan jika nantinya dalam jaringan kota pusaka akan diketuai langsung oleh Perisedin RI, Joko Widodo.

"Nanti keseluruhan peninggalan sejarah dan budaya dari kerajaan-kerajaan perawatannya akan dibiayai negara. Dan ini sangat baik untuk kita, satu daerah sudah dijakan kota pusaka yaitu Surabaya, dan rencananya kita yang kedua," sebutnya.

Akhirnya diputuskan, nantinya akan kembali digelar pertemuan antara Pemko dan tokoh-tokoh adat Simalungun membahas solusi terkait hal tersebut.

Penulis: Tom. Editor: gun.