Personil Polres Simalungun Kawal Aksi Unjuk Rasa di PKS PT Sawita Jaya Sejahtera

Camat Hatonduhan, Maryaman Samosir saat memberikan penjelasan kepada para pengunjuk rasa. (foto/zai)

Simalungun, hetanews.com- Personil Polres Simalungun melaksanakan pengamanan aksi unjuk rasa masyarakat, Senin (16/4/2018), sekira pukul 10.00 WIB, di kantor Camat Hatonduhan dan PKS PT Sawita Jaya Sejahtera (SJS).

Saat di kantor Camat, puluhan masyarakat Buntu Bayu, Kecamatan Hatonduhan, Kabupaten Simalungun, melalui orator, Pahala Sihombing, Manganar Sinaga, Toni Sidabutar dan Limsom Sidabutar, mempertanyakan kapasitas Camat Hatonduhan terkait pemberian rekomendasi kepada PT Sawita Jaya Sejahtera.

Sementara tanah yang dimiliki perusahaan ini masih tanah sengketa, sebagaimana berita acara, pada hari Rabu, 23 Maret 2006, lalu.

Apakah Camat Hatonduhan telah menerima suap, sehingga dapat memberikan rekomendasi pada PT SJS ? tanya pengunjuk rasa.

Kemudian massa kembali menyatakan sikapnya kepada Pangulu Buntu Bayu.

Kami juga mempertanyakan kewenangan atau kekuasaannya untuk memfasilitasi rekomendasi kepada camat, sementara dari awal sudah mengetahui, bahwa kawasan tanah yang dimiliki PT SJS masih dalam sengketa. Kami warga yang terdiskriminasi sangat keberatan karena oknum Pangulu telah memberikan prioritas kepada PT SJS sementara kepada warga yang berhak yang belum menerima haknya tidak memperdulikan warganya, ujar pengunjuk rasa.

Camat Hatonduhan, Maryaman Samosir, menyampaikan hasil rapat gabungan Komisi I dan III DPRD Simalungun, 19 Maret 2018 lalu, di depan massa pengunjuk rasa, dan mengatakan akan melakukan rapat dengar pendapat kembali bersama Asisten I Sekretariat Kabupaten Simalungun, Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Kakan Pertanahan Simalungun, Kasat Pol PP, Kepala Bappeda  Simalungun dan Camat Hatonduhan dengan menghadirkan Pangulu, Sekdes Nagori Buntu Bayu, mantan pangulu Jannuar Sinaga, panitia pengembalian lahan eks HTI Buntu Bayu, Apel Sitorus, Tunggul Tampubolon dan Liksabuana Sinaga.

Dengan mengambil kesimpulan “agar panitia eks HTI Buntu Bayu melakukan pendataan masyarakat yang melakukan penggarapan tanah dan lokasi tanah yang digarap itu serta menyiapkan data masyarakat yang tidak mendapat SKT sesuai dgn nomor patok pengundian berkaitan dengan laham eks HTI Nagori Buntu Bayu dalam waktu 14 hari.

Baca Juga : Ratusan Massa Demo di Areal PKS PT SJS Hatonduhan, Januar Sinaga Berdiri Tegap Menyambut

Agar Satpol PP dapat menertibkan pembangunan PKS PT Sawita Jaya Sejahtera sampai dengan proses perizinan tentang PKS itu diterbitkan oleh Pemlab Simalungun dapat memenuhi syarat-syarat yang berkaitan atas pendirian PKS itu.

Adapun nama-nama yang belum mendapatkan hak atas tanah lahan eks HTI antara lain, Pahala Sihombing, Limson Sidabutar, Sariaman Sinaga, Waliater Sitorus, Sunardi Simanjuntak, Kodimah Sinaga, dan Siti Silalahi agar diutamakan untuk mendapatkan persilnya.

Camat Hatonduhan juga menambahkan, rapat gabungan Komisi I dan III bersama pihak-pihak yang ada kaitannya dgn masalah itu akan dilanjutkan kembali setelah daftar nama-nama dan data lokasi yang berhak mendapatkan tanah sesuai dengan SKT Buntu Bayu sampai kepada DPRD Simalungun.

Setelah mendengarkan jawaban dari Camat Hatonduhan, massa pengunjuk rasa meninggalkan kantor Camat Hatonduhan dan melanjutkan aksinya ke PKS PT Sawita Jaya Sejahtera (SJS).

Penulis: Zai. Editor: gun.