Kejari Bersama KPUD Simalungun Sepakati MoU Terkait Pemilu

Fitri Yani didampingi para jaksa bidang Datun Kejari Simalungun diabadikan bersama Ketua KPUD, Adelbert Damanik usai penandatangan MoU. (foto/ayu)

Simalungun, hetanews.com - Kejaksaan Negeri (Kejari) Simalungun melaksanakan penandatanganan kerjasama (MoU) dengan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) setempat dalam menangani  masalah yang mungkin akan timbul dalam pelaksanaan Pemilu (Pemilihan Umum) khususnya di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.               

Acara tersebut dilaksanakan di aula kantor sementara Kejari di Jalan Asahan Km 6 Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun, Senin (16/4/2018).

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari)Simalungun Irvan Paham PD Samosir menyambut baik seluruh pengurus dan jajaran KPUD Simalungun yang telah memberikan kepercayaan kepada Kejaksaan untuk bekerjasama dalam penanganan masalah pelanggaran hukum yang mungkin akan terjadi di wilayah hukum Simalungun terkait Pilgubsu, Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pilpres.                  

Sebelumnya, Kepala Seksi (Kasi) Datun, Fitri Yani menjelaskan bahwa, jaksa sebagai pengacara negara siap membantu dan mensukseskan Pemilu Tahun 2018 yakni Plgubsu, Pileg dan Pilpres, hususnya di Kabupaten Simalungun agar dapat berjalan secara jujur, adil dan aman.

"Kami dari Kejari Simalungun bersama KPUD akan berusaha secara baik menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam Pilkada nantinya sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku," jelas Fitri.

Ketua KPUD Simalungun Adelbert Damanik didampingi Sekretaris Aderman Purba dan Juli Siallagan selaku Kasubbag mengucapkan terima kasih kepada Kejari Simalungun yang siap membantu pihaknya dalam mensukseskan Pemilu.

"Kami membutuhkan saran dan masukan dari kejari khususnya untuk penyeselesaian masalah konflik dalam Pemilu jika nanti ada ditemukan", kata Adelbert.

Dikatakannya, Kabupaten Simalungun merupakan salah satu daerah rawan konflik. Untuk itulah KPU sangat mengharapkan kerjasama dengan kejaksaan agar dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2018, Pileg dan Pilpres 2019 segala bentuk pelanggaran maupun konflik khususnya di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dapat terminimalisir dan dapat diselesaikan secara baik sesuai peraturan perundang-undangan.

Turut hadir dan menyaksikan penandatanganan kerjasama tersebut,  Kasi Intel Robinson Sihombing, Kasubbagbin Dasmer N Saragih, Kasi Pidsus Rendra Yoki Pardede, Kasi Pidum Allan H Baskara dan para jaksa. Acara ditutup dengan doa yang dibawakan jaksa Ade Jaya Ismanto.

Penulis: ay. Editor: Aan.