HETANEWS.COM

Tak Sesuai SK Menhut, Eks HTI Hatonduhan Layak Kembali ke Negara

Rombongan Komisi III DPRD Simalungun yang dipimpin Abu Sofyan Siregar, selaku Ketua Komisi saat mendatangi pembangunan PKS PT SJS di atas lahan eks HTI, di Nagori Buntu Bayu. (foto/zai)

Simalungun, hetanews.com - Lahan eks Hutan Tanaman Industri (HTI) di Nagori Buntu Bayu, Kecamatan Hatonduhan, Kabupaten Simalungun dinilai layak kembali ke negara.

Pasalnya, pendistribusian maupun pemanfaatan lahan tersebut tidak berbanding lurus dengan apa yang  tertuang dalam SK Menteri Kehutanan (Menhut) Nomor 53 Tahun 2005.

Di mana dalam diktum keempat, SK Menhut itu oleh Menhut MS Kaban, tanggal 23 Pebruari 2005 silam, Pemkab Simalungun diwajibkan menyelesaikan biaya proseskasi tanah selambat-lambatnya 1 tahun sejak diterbitkannya surat perintah pembayaran dari Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Namun, menurut pihak BPN Simalungun, dari 340.70 hektar kawasan hutan yang dilepas itu, baru hanya menerbitkan 42 sertifikat.

Dan ink dibagi menjadi dua bidang. Yakni bidang16 dan 26. Pemohon sertifikat, 1 hektar per sertifikat itu adalah mantan Pangulu Nagori Buntu Bayu, Januar Sinaga. Dia mengaku, luasan lahan yang disertifikatkannya itu dibelinya dari masyarakat.

Sesuai data yang diserahkan pihak BPN Simalungun di Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan Komisi I dan III DPRD Simalungun yang digelar tanggal 3 Maret 2018 diterbitkan 19 Pebruari 2009.

Dikatakatan dalam SK Menhut No: 53/Menhut - II/ 2005, apabila Pemkab Simalungun memanfaatkan kawasan hutan tidak sesuai dengan ketentuan, maka pada diktum pertama dan atau menyalahgunakan pemanfaatannya atau tidak menyelesaikan pengurusan sertifikat dalam waktu 1 tahun sejak diterbitkannya keputusan, maka pelepasan itu batal dengan sendirinya dan areal lahan eks HTI itu kembali dalam penguasaan Departemen Kehutanan.

Baca Juga: Soal PKS PT SJS di Hatonduhan, Dadang Pramono Diduga Terlibat Gratifikasi

Baca Juga: Pembangunan PKS PT SJS Tak Juga Dihentikan, Kadis DPMPPTSP 'Tantang' Komisi III Mencopotnya?

Terkait tidak sesuainya pemanfaatan lahan eks HTI itu juga diakui pihak DPRD Simalungun. Sehingga, Komisi I dan Komisi III mendesak Pemkab Simalungun unytuk tidak menerbitkan perijinan pembangunan PKS PT Sawitta Jaya Sejahtera (SJS) di atas lahan eks HTI dan juga meminta pembangunannya dihentikan.

Akan tapi desakan pasca RDP gabungan Komisi I dan III, yang dipimpin ketua Komisi I, Sastra Joyo Sirait, bersama Ketua Komisi III, Abu Sofyan Siregar itu, terkesan tidak diindahkan Pemkab Simalungun.

Akibatnya, Komisi III, selaku mitra kerja DPMPPTSP minta Kadis DPMPPTSP, Wasin Sinaga dicopot.

Penulis: zai. Editor: gun.

Daftarkan diri Anda sebagai anggota Heta News untuk selalu mendapatkan buletin berita populer langsung di kotak surat elektronik Anda!

Berlangganan

Daftarkan diri Anda sebagai anggota Heta News untuk selalu mendapatkan buletin berita populer langsung di kotak surat elektronik Anda!

Berlangganan

Aplikasi Heta News sudah tersedia di Google Play Store. Silakan pasang di ponsel pintar Anda!