HETANEWS.COM

LSM Soroti Proyek By Pass 'Ditinggal' Kontraktor

Lokasi proyek By Pass. (foto/frengki)

Tobasa, hetanews.com - Pokja di wilayah 2 tidak teliti dalam hal waktu pembukaan dokumen jalan nasional provinsi Aceh, Barus, Sibolga tahun anggaran 2018.

Pemenang PT Swakarsa Tunggal Mandiri dengan pagu pemenang Rp 32 miliar, di mana pihak pokja tidak konsekuen  dalam hal kepanitiaan.

Ketua Umum DPP LSM LPPAS RI, Jauli Manalu menuturkan, pihaknya sudah menyurati Kepala Balai Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara, di Jalan Sakti Lubis Medan, namun tidak ditanggapi.

"Entah bagaimana, kita tidak tau. Sesuai UUD 1945 dan Pancasila, kita sebagai warga negara Indonesia, berhak mempertanyakan tender tersebut karena ada keberatan tentang pemakaian ijazah asli dan KTP palsu. Dan siapa yang bertanggung jawab dalam hal ini," paparnya.

Lanjutnya, Kepala Balai dan Kasat Kerja Jalan Nasional sudah perlu dipanggil Menteri PUPR. Ini karena pengaduan mereka tidak ditanggapi pejabat jalan nasional tersebut.

"Kami dari DPP LSM LPPAS RI, apakah peran masyarakat dihapuskan di NKRI ini. Padahal LSM menjalankan tugas sesuai Pancasila dan UUD 1945," papar Jauli.

Ketua Umum DPP LSM LPPAS RI, Jauli Manalu. (foto/frengki)

Dalam hal ini, proyek di Balige yaitu by pass yang pagunya Rp 21.600.000.000 lebih sampai hari ini, Kamis, 5 April 2018 belum selesai dikerjakan.

Dan bahkan masyarakat telah demonstrasi masalah tali air karena persawahan mereka kering.

"Bukan malah menolong masyarakat atas proyek tersebut dan bukan menghalangi proyek. Seharusnya memikirkan rakyat," ujar warga marga Tambunan bersama Jauli Manalu, di lokasi proyek tersebut.

Menurut laporan general super intendent dari proyek, marga Simamora menyatakan, bahwa kontraktor PT Karya Agung Pratama Cipta dinyatakan tidak meneruskan pekerjaan dan PPK meneruskan.

Sementara pengerjaannya diduga asal jadi dan kontraktor diduga menarik segala peralatan. Dan diduga PPK 07 memakai alat dari Balai Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumut.

"Apakah alat tersebut dipakai atau pendapatan bukan dari pajak disetor ke negara dan denda per mil dari anggaran sampai sekarang belum tahu," ujar Jauli dan berjanji akan mengadu ke Inspektur Jenderal Kementrian PUPR.

Penulis: frengki. Editor: gun.

Daftarkan diri Anda sebagai anggota Heta News untuk selalu mendapatkan buletin berita populer langsung di kotak surat elektronik Anda!

Berlangganan

Daftarkan diri Anda sebagai anggota Heta News untuk selalu mendapatkan buletin berita populer langsung di kotak surat elektronik Anda!

Berlangganan