Mon 15 Oct 2018

Masyarakat Tolak Penyerahan Lahan Raja Bius Motung pada BODT

Sosialisasi yang berlangsung di Desa Motung. (foto/frengki)

Tobasa, hetanews.com - Sosialisasi lanjutan dan diskusi terkait lahan Badan Otorita Danau Toba (BODT) seluas 386.5 hektar, Rabu (4/4/2018) berlangsung di Lumban Bagasan Desa Motung,  Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir (Tobasa).

Kegiatan itu dihadiri Bupati Tobasa, Darwin Siagian, Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPH) IV Balige, Direksi BODT, Ari Prasetio dan Kepala Desa (Kades) Motung.

Pada pertemuan itu, masyarakat menolak kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia atas penyerahan lahan Raja Bius Motung 4 Marga (Sitorus,  Manurung, Sirait dan Ambarita) secara sepihak kepada BODT.

Menurut perwakilan KPH IV Balige, bahwa sejak tahun 1932, jika lahan yang dimaksud tetap masuk kawasan hutan negara. 

Sementara penguasaan lahan Raja Bius Motung dan aturan Harajaon Bius Motung tertuang dalam perjanjian Raja-Raja Bius Motung dan 7 Parbaringin Motung pada tahun 1952.

Sanggahan atas penunjukan kawasan hutan yaitu SK Nomor 579/Menhut-II/2014 sudah diajukan masyarakat Motung pada tahun 2013. Namun lahan yang dimaksud tetap dijadikan kawasan hutan negara. 

Karena terjadi perdebatan terkait hal itu, maka Bupati Darwin Siagian mengajukan agar pengukuran dan pengambilan titik koordinat tanah ulayat Raja Bius Motung pada Kamis (5/4/2018) oleh Dinas Kehutanan (Dishut) melalui KPH IV Balige. 

Semenjak kedatangan BODT ke Kecamatan Ajibata, masyarakat sangat setuju dengan keberadaan BODT.

"Tetapi kenapa tanah ulayat Raja Bius Motung menjadi kawasan hutan lindung," ungkap salah seorang warga Motung.

Penulis: frengki. Editor: aan.