HETANEWS

Mau Dapat Rastra di Pollung, Warga Harus Bayar Rp 5.000-10.000 per Zak

Beras rastra yang ditumpuk di aula Kantor Camat Pollung sebelum didistribusikan. (foto/rachmat tinton)

Humbahas, hetanews.com - Proses pendistribusian beras untuk keluarga kurang mampu yakni rastra (beras sejahtera) di Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) disinyalir banyak masalah.

Selain adanya indikasi pungli (pungutan liar), pendistribusiannya juga dituding tak sesuai dengan jutklak (petunjuk pelaksanaan) dari pemerintah.

Hal ini dikatakan Bupati LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) Kabupaten Humbahas, Marnala Lumban Batu, Rabu (4/3/2018) pagi.

Saat pendistribusian rastra di Kecamatan Pollung, kata Marnala ada beberapa desa yang melakukan pemungutan uang dari keluarga yang menerima bantuan sosial tersebut. Pungutan tersebut berkisar dari Rp 5.000-10.000 per zaknya.

"Mereka berdalih itu buat transport. Kita sudah pernah konfirmasi hal ini ke salah satu desa yang melakukan pungutan.Mereka mengatakan kalau itu berdasarkan kesepakatan dengan warga. Ini aneh dan sudah jelas melanggar aturan", ungkap Marnala.

Selain itu, Marnala juga mengaku kerap menemukan pendistribusian rastra tersebut tidak pada sasaran. Bantuan sosial yang seharusnya ditujukan kepada masyarakat  kurang mampu ini ternyata banyak diberikan kepada keluarga yang sudah mampu.

"Untuk itu kita minta pemerintah agar menindak desa-desa yang melakukan pelanggaran.Tak usah kita sebut satu per satu nama desanya, yang jelas ada banyak masalah saat pendistribusian rastra di sini. Kita harap setelah ini, kejadian seperti itu tak terulang kembali", ujarnya Marnala kembali.

Sementara Camat Pollung, Haposan Lumban Gaol, yang dikonfirmasi melalui seluler menyebutkan, belum bisa memberikan tanggapan. Alasannya, dirinya sedang ada rapat di tingkat kabupaten.

"Nanti aja saya telepon balik. Kalau gak, besok kita ketemu di kantor ya pak,"ujarnya melalui sambungan telepon.

Penulis: tim. Editor: aan.