HETANEWS

Didesak Lakukan Pemakzulan Wali Kota, Ini Jawaban DPRD Siantar

Massa LSM Lasser saat mendatangi DPRD Siantar, meminta dilakukan pemakzulan Wali Kota Siantar, Hefriansyah. (foto/tom)

Siantar, hetanews.com- Puluhan massa dari LSM Lasser menggelar unjuk rasa, di kantor DPRD  Siantar, Rabu (4/4/2018).  Mereka meminta agar DPRD Siantar segera menggelar paripurna pemakzulan Wali Kota Siantar, Hefriansyah.

DPRD juga didesak untuk melakukan interpelasi kepada Hefriansyah, terkait pengangkatan Sekretaris Daerah (Sekda) yang diduga berbau KKN.

Massa tampak tak melakukan orasi, namun langsung bertatap muka dengan 4 orang anggota DPRD, yakni, Kennedy Parapat, Eliakim Simanjuntak, Hendra Pardede, dan Hj Rini Silalahi.

Kepada anggota DPRD, LSM Lasser menyebutkan, selama setahun memimpin Kota Siantar, Hefriansyah bukannya membawa kemajuan bagi Kota Siantar.  Malahan, Hefriansyah diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena menerima yang Rp 7 miliar dari mantan Bupati Batubara, Oka Arya Zulkarnain yang telah ditetapkan sebagai tersangka KPK.

LSM Lasser menduga, bahwa uang Rp 7 miliar itu ada hubungannya dengan pemilihan Sekda Kota Siantar, baru-baru ini.

Dan mereka menduga, ngototnya Wali Kota Siantar, Hefriansyah memilih dan melantik ADB dari Padang Lawas menjadi Sekda, ada hubungannya dengan  uang sebesar Rp 7 miliar itu.

Sebab itu, LSM Lasser berharap DPRD segera melakukan interpelasi kepada Wali Kota Siantar yang diduga tak sesuai dengan peraturan. 

Selain itu, Lasser mendesak DPRD segera melaksanakan paripurna, usulan pemakzulan dan mengajukan  pemberhentian Hefriansyah dari  jabatannya sebagai  Wali Kota Siantar kepada Presiden.

Terkait tuntutan LSM Lasser RI itu, anggota DPRD Kota Siantar, Kennedy Parapat mengatakan, pengangkatan Sekda Kota Siantar dilakukan melalui seleksi terbuka.

Dimana, seleksi itu dilakukan panitia seleksi (pansel). Oleh pansel, katanya, terhadap calon Sekda dilakukan uji kelayakan. Kemudian hasilnya yang dianggap lebih mumpuni oleh pansel, diserahkan kepada Wali Kota.

Lalu Kennedy juga mengingatkan massa Lasser RI, agar menyerahkan sepenuhnya, penuntasan kasus dugaan korupsi kepada KPK. Karena KPK sudah menangani hal itu. 

Selanjutnya Kennedy menegaskan, terkait kasus itu, DPRD tidak akan bisa mengintervensinya. "Mengenai adanya diduga korupsi, itu sudah ditangani KPK. Kita enggak bisa intervensi,"tandas Kennedy dihadapan massa Lasser, di ruangan Komisi II DPRD Kota Siantar.

Kemudian, anggota DPRD lainnya, Hendra PH Pardede juga menegaskan, kalau dewan belum tentu menggunakan hak interpelasinya. Karena dewan terlebih dahulu akan melakukan pembahasan.

"Terkait hak - hak DPRD, salah satunya interplasi, akan diperbincangkan. Apakah akan sampai ke sana atau tidak,"ujar Hendra.

Penulis: tom. Editor: gun.