Tebingtinggi, hetanews.com- Melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) untuk melakukan pensertifikatan rumah ibadah semua agama yang diakui pemerintah serta tanah wakaf untuk perkuburan (makam) tanpa biaya apapun (zero), pihak BPN Tebingtinggi, mengaku siap melakukan jemput bola ke lapangan.

Bahkan pihak Badan Pertanahan Nasional akan membantu menjadi mediator dalam menyelesaikan surat-surat yang diperlukan untuk keperluan pensertifikatan rumah ibadah dan tanah wakaf pekuburan.

Demikian dikatakan  Kepala BPN Tebingtinggi, Syarwin, pada acara pertemuan Badan Kordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan (Bakorpakem) Kota Tebingtinggi, Rabu (4/4/2018), di ruang rapat Kejaksaan Negeri Tebingtinggi, dipimpin Ketua Bakopakem, H Fajar Rudi Manurung, bersama dengan segenap tokoh-tokoh dan pengurus ormas keagamaan.

Diampaikan Syarwin, BPN menyempatkan mengambil momen pertemuan ini untuk menyampaikan informasi tentang program PTSL kepada para tokoh agama yang hari ini berkumpul dan program PTSL yang merupakan lanjutan tindak nyata dari Nawacita Presiden RI.

“Untuk kota Tebingtinggi, tahun 2018 ini memperoleh kesempatan bagi 5000 bidang tanah dan didalamnya terdapat klaster untuk kepentingan sosial yakni rumah-rumah ibadah dan tanah wakaf pekuburan, tanpa dikutip bayaran apapun (zero rupiah),” jelasnya.

Untuk itu, pihak BPN berharap kepada para tokoh-tokoh agama ikut berpartisipasi dalam mensukseskan program ini, “Kami yakin para tokoh agama ini merupakan bagian pengurus dari beberapa mesjid, gereja atau kuil yang ada di Tebingtinggi,” imbuhnya.

“Kami hanya berharap para tokoh agama mau memberikan informasi kepada BPN, mesjid-mesjid atau gereja maupun kelenteng atau kuil tentang status surat-suratnya, BPN akan senantiasa siap memberikan bantuan dan bahkan memediatori dalam menyelesaikan statusnya,” terang Syarwin.

Khusus untuk rumah ibadah dan tanah wakaf pekuburan, para pemohon tanpa dikenakan bayaran apapun dan BPN sedia melakukan jemput bola. “Target BPN untuk bulan April 2018 ini selesai semua, sementara untuk masyarakat umum melalui kebijakan Wali Kota dengan Perwa yang ditentukan biaya maksimumnya sebesar Rp 250.000,” ujarnya.

Sementara Ketua Bakorpakem Tebingtinggi, H Fajar Rudi Manurung, berharap para tokoh agama ikut berperan dan membantu suksesnya program ini, dan sebaliknya BPN Tebingtinggi akan benar-benar melaksanakannya sesuai yang disampaikan.

“Jangan lagi ada kesan mengurus sertifikat di BPN itu ‘jelimet’ dan banyak sekali meja yang harus dilalui dan ironisnya menelan biaya besar, sehingga masyarakat selalu mengabaikan pengurusan sertifikat lahannya. Kalau bisa lewat satu meja saja dan cepat selesai,”kata Fajar yang juga Kajari Tebingtinggi.