HETANEWS

Penanganan Korban Erupsi Sinabung, 5 Perusahaan Ikuti Pemaparan Penebangan Kayu Siosar 480 Ha

Susana rapat penebangan kayu pinus di kawasan hutan Siosar dalam rangka percepatan penanganan pengungsi Sinabung, sesuai instruksi Presiden RI, Jokowi. (foto/charles)

Karo, hetanews.com- Menindaklanjuti  instruksi Presiden RI, Joko Widodo tentang  pecepatan penanganan korban erupsi Sinabung, 5  dari  7 perusahaan yang bergerak dalam bidang pengolahan kayu, mengikuti  pemaparan pembersihan/penebangan kayu  seluas 480 hektare, di kawasan hutan Siosar, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, selama dua hari, Senin-Selasa (2-3/4/2018).

Rapat dan pemaparan pembersihan/penebangan kayu di kawasan Siosar yang digelar Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karo, pada hari pertama, Senin (2/4/2018) dipimpin Sekdakab Karo, Kamperas Terkelin Purba didampingi Kalak BPBD, Martin Sitepu.

Pemaparan yang seyogianya diikuti empat perusahaan kayu itu, hanya diikuti dua perusahaan, yakni PT. Lamtio Rezeky Pratama dan CV. Tobasa Jaya Tani. Sedangkan dua perusahaan lagi, PT.Misrhani Lakal Tersia dan CV. Petromina tidak hadir tanpa alasan yang jelas.

Sedangkan pemaparan pada hari kedua, Selasa (3/4/2018), Sekda didampingi Asisten II, Jernih Tarigan dan  Timotius Ginting, diikuti tiga perusahaan. Masing-masing CV. Lindung, PT. Dewantara Radja Mandiri dan PT Siparanak Gabe Maduma.

Rapat yang digelar selama dua hari itu, turut melibatkan lintas instansi dari berbagai unsur yang telah ditetapkan sebagai tim, yakni, unsur TNI AD, Kepolisian, Kejaksaan, Kehutanan Provsu, para Asisten, Bappeda, Dinas PUPR, Inspektorat, Dinas Lingkungan Hidup, Camat Merek, Camat Tigapanah, DPRD Karo dan Staf ahli Bupati Karo.

Di pembukaan pemaparan itu, Kalak BPBD Karo, Martin Sitepu mengatakan, bahwa pihaknya menggelar pemaparan dengan melibatkan sejumlah instansi yang sebelumnya belum pernah dilaksanakan itu bertujuan untuk mendapatkan hasil kerja yang maksimal, berkualitas dan profesional.

Sedangkan Sekadakab Karo, selaku pimpinan rapat mengatakan, pihaknya tidak memihak atau mendukung salah satu perusahaan yang nantinya ditetapkan sabagai pemenang atau yang berhak memperoleh IPK untuk melakukan penebangan kayu pinus, di kawasan hutan Siosar seluas 480 Ha.

 “Untuk menilai perusahaan yang mengajukan usulannya telah dibentuk tim. Selanjutnya tim ini menseleksi perusahaan berdasarkan kelengkapan administari dan wawancara serta pengalaman kerja perusahaan melalui pemaparan. Selanjutnya pemenangnya akan ditentukan melalu rapat peleno tim setelah pemaparan selesai,”ujar Terkelin.

Amatan wartawan, Selasa (3/4/2018), dalam pemaparan itu berbagai persoalan dilapangan menjadi pertanyaan pokok tim yang terdiri dari lintas instansi itu. Secara umum yang paling menonjol selalu dihadapi pihak perusahaan perhutani dilapangan menyangkut tuntutan masyarakat tentang kepemilikan tanah dan hutan oleh masyarakat  di sekitar kawasan itu. Meski demikian, masalah jalan yang dilalui pun menjadi permasalahan  pokok.

Menyikapi permasalahan dilapangan yang sudah mentradisi bagi kesemua perusahaan yang mengikuti pemaparan, tidak menjadi persoalan sepanjang pemerintah tetap mau berkolaborasi dengan pihak perusahaan, karena persoalan itu adalah masalah bersama.

Menyahuti soal dead line atau batas waktu yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang harus selesai paling lambat Oktober 2018, semua perusahaan peserta pemaparan  menyanggupi selesai penebangan sebelum waktu ditentukan. Dan mendukung bagi perusahaan yang menang dan berhak melakukan penebangan dibuktikan dengan penandatangan fakta integritas.

Namun yang paling spektakuler menyeleseaikan penabangan itu ada salah satu perusahaan yang mengaku dapat menyelesaikan penebangan seluas 480 Ha selama satu  bulan sepanjang kayu hasil tebangan ada yang menampung. Namun demikian, pihaknya juga tetap memasang target untuk menyelesaikan penebangan selama 120 hari (4 bulan) dalam segala cuaca, sementara perusahaan lain untuk menyelesaikan menawarkan selama 180 hari atau enam bulan.

Penulis: charles. Editor: gun.