HETANEWS

Demokrat: Kalau SBY Dikasih Tiga Periode, Bisa Menang Lagi

Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (tengah)

Jakarta, hetanews.com-Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Pandjaitan menanggapi wacana soal perlunya tafsir ke Mahkamah Konstitusi terkait jabatan wakil presiden lebih dari dua periode. Jusuf Kalla masih didorong untuk mendampingi Jokowi pada pilpres 2019.

Hinca pun berkelakar bila Susilo Bambang Yudhoyono punya kesempatan maju di periode ketiga, maka bisa menangkan Pemilihan Presiden.

"Kalau SBY dikasih tiga periode mungkin masih menang lagi. Kan ada pembatasan itu dan kita hormati konstitusi," kata Hinca di gedung DPR, Jakarta, Kamis, 29 Maret 2018.

Menurut dia, saat perubahan konstitusi dinyatakan pembatasan jabatan presiden karena Indonesia punya pengalaman dengan Orde Baru selama 32 tahun. SBY menjadi orang pertama yang dikenai aturan jabatan cukup dua periode saja.

"Kalau presidennya saja begitu, mengapa tidak wakil presidennya karena satu paket. Saya melihat sudah bagus pascareformasi ada pembatasan supaya kekuasaan bisa berganti dengan teratur sekali lima tahun," lanjut Hinca.

Dia menegaskan dengan pergantian kepemimpinan maka Indonesia tak akan mengulang lagi sejarah masa lalu. Maka, diharapkan rekrutmen dan sirkulasi kepemimpinan terus berjalan.

"NKRI harga mati, presiden dan wapres datang silih berganti dengan kurun waktu yang sudah disepakati," kata Hinca. Meski begitu, ia menghormati sikap PDIP yang menilai perlunya tafsir ke MK. Menurut dia, Semua orang boleh mengajukan uji materi.

"Karena itu juga mekanisme yang disediakan oleh UU, soal hasilnya bagaimana di MK kita lihat," kata Hinca.

Sebelumnya, Anggota Dewan Pembina Partai Golkar, Fahmi Idris masih mendorong Jusuf Kalla untuk berduet dengan Joko Widodo di Pemilihan Presiden 2019.

Untuk itu, menurutnya, perlu dilakukan uji materi pasal 7 UUD 1945, yang mengatur tentang masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden ke Mahkamah Konstitusi (MK)

Hal ini direspons Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Ahmad Basarah. Menurut Basarah yang juga Wakil Ketua MPR itu tidak mempermasalahkan hal tersebut. Karena, menurutnya dengan memilih jalur MK sebagai hal yang tepat.

"Berbagai pendapat pakar hukum itu masih bervariasi. Sehingga, apa yang bisa memberikan penjelasan, atau keputusan hukum terhadap pengertian dua periode itu adalah MK. MK diberikan kewenangan oleh UUD 45 untuk menafsir," kata Basarah di kantor DPP PDIP, Jakarta, Rabu 28 Maret 2018.

sumber: viva.co.id

Editor: sella.