Humbahas, hetanews.com - Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Medan Ramli Simanjuntak dan Wakil Ketua Komisioner KPPU Pusat Kamser Lumbanraja kunjungi Pemkab Humbang Hasundutan (Humbahas) dalam rangka sosialiasi UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di daerah itu.

Dala pertemuan, Rabu (28/3/2018) di ruang Sekretariat Bukit Inspirasi Doloksanggul, kehadiran KPPU itu diterima Plt Sekda, Augus Panuturi Marbun, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Lamhot Hutasoit dan Kabag Perekonomian dan Pembangunan, Jamarlin Siregar serta pejabat Pemkab Humbahas.          

Ramli Simanjuntak menjelaskan, KPPU adalah lembaga independen yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

"KPPU mempunyai tugas melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli," papar Ramli.

Tugas lainnya melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang komisi, memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Sedangkan wewenang KPPU menurut Ramli, antara lain menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli.

"Juga melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan masyarakat atau pelaku usaha atau yang ditemukan komisi sebagai hasil penelitiannya," sebut Ramli.

Putra Parsoburan, Kabupaten Toba Samosir (Tobasa) itu menambahkan, salah satu komitmen KPPU yang mencakup wilayah Aceh, Sumut'dan Sumbar adalah mengintegrasikan budaya persaingan usaha yang sehat kepada pemangku kebijakan dan kepentingan (stakeholder KPPU).

Ini sebagai upaya mengedepankan aspek pencegahan terjadinya perilaku persaingan usaha tidak sehat oleh pelaku usaha dan terciptanya peraturan dan kebijakan di sektor ekonomi yang selaras dengan UU Nomor 5 Tahun 1999.

“Lebih baik mencegah daripada mengobati. Banyak ditemukan hasil korupsi akibat adanya persekongkolan. Mudah-mudahan ini jangan terjadi di Humbahas," paparnya.

Ramli menuturkan, pihaknya sselalu mengutamakan pencegahan daripada penindakan.

"Jangan kita ketemu di penegak hukum tapi lebih baik di advokasi kebijakan. Karena KPPU memiliki kewenangan untuk memberikan saran dan pertimbangan atas kebijakan pemerintah yang mengarah pada persaingan usaha tidak sehat," jelas Alumni FH USU 1994 itu.

Sementara Plt Sekda Augus Panuturi Marbun mengapresiasi kehadiran KPPU di Humbahas. Menurutnya, sosialisasi ini cocok guna mengantisipasi persekongkolan di Humbahas.