Siantar, hetanews.com - Tersingkirnya Biro Bantuan Hukum (BBH) Universitas Simalungun (USI) di 2 Pos Bantuan Hukum (Posbakum), menjadi sebuah 'tamparan' keras bagi civitas akademik USI.

Masih begitu segar dalam ingatan, pada awal bulan februari lalu Pengadilan Negeri (PN) Simalungun melalui Ketua Pengadilan, Lisfer Berutu resmi menandatangani MoU penggantian BBH USI oleh DPC Peradi Siantar Simalungun sebagai lembaga pelayanan bantuan hukum prodeo.

Melihat kenyataan ini, Rektor USI, Marihot Manullang bersama pengurus BBH USI sontak melayangkan surat keberatan atas penetapan DPC Peradi menduduki Posbakum PN Simalungun.

Bahkan, melalui surat tertulis pihak Rektorat kampus almamater kuning itu mengundang sejumlah pengurus Ikatan Alumni (IKA) USI beserta beberapa pengacara prodeo yang sebelumnya menduduki Posbakum PN Simalungun untuk membicarakan hal terkait tersingkirnya BBH USI.

BBH USI yang disebut-sebut tidak mencukupi syarat dan ketentuan untuk menduduki Posbakum, dibantah oleh Ketua BBH USI, Sarles Gultom, yang balik menuding bahwa DPC Peradi Siantar Simalungun tidak memenuhi persyaratan seperti apa yang ditegaskan dalam UU Nomor 4 Tahun 2015.

Dibalik pergantian tersebut, muncul spekulasi adanya dugaan dualisme kepemimpinan di tubuh BBH USI, yang dibuktikan dengan bantahan Marihot atas pertanyaan wartawan soal akreditasi BBH USI. Marihot dengan tegas menyatakan tidak ada dualisme kepemimpinan di BBH USI.

Padahal secara terpisah, Besar Banjarnahor selaku mantan Ketua BBH USI menilai adanya 2 kepengurusan di tubuh BBH USI yang sama-sama diakui.

Melalui hal itu, Besar berasumsi bahwa hal inilah yang menjadi pertimbangan panitia seleksi akhirnya tidak meloloskan BBH USI untuk kembali menduduki Posbakum PN Simalungun.

Belum selesai polemik pergantian BBH USI oleh DPC Peradi di PN Simalungun, pada minggu lalu kabar mengejutkan kembali menerpa kampus yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja Barat Kota Siantar ini. Di mana BBH USI yang dipercaya menempati Posbakum PN Siantar digantikan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Siantar Simalungun.

Namun terkait pergantian BBH USI oleh LBH Siantar Simalungun di Posbakum PN Siantar, belum ada keterangan resmi dari pihak kampus USI dalam menanggapi hal ini.

Hetanews.com menemukan fakta berbeda dari perjalanan tim menuju kampus yang baru dianugerahi predikat akreditas B oleh Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi itu, Senin (26/3/2018).

Sejumlah mahasiswa/i USI yang ditemui hetanews.com rata-rata mengaku tidak mengerti akan persoalan BBH USI, ditambah lagi ada sekelompok mahasiswa yang justru berasal dari Fakultas Hukum enggan menanggapi polemik BBH USI dengan alasan tidak tau.

“BBH USI ya bang, enggak tau kami sebenarnya persoalannya bagsimana,” kata mahasiswi yang enggan menyebut namanya ini.

Persoalan penggantian BBH USI di 2 Posbakum yang begitu dekat jaraknya dengan kampus USI, menghadirkan sekelumit pertanyaan, ditambah lagi dengan kurangnya keperdulian mahasiswanya akan permasalahan yang tengah menerpa masa depan dan nama baik kampus USI.

Kendatipun Rektor USI menegaskan telah memulai 'lobi-lobi' untuk bisa menempatkan BBH USI di PN Kisaran dan PN Tebingtinggi, hal ini masih begitu menarik diulas.

Bagaimana nasib BBH USI yang kondisinya tengah 'lemah syawat' di tanah kelahirannya sendiri ?

Apakah kemudian pejuang keadilan di Bumi Habonaron Do Bona dan Bumi Sapangambei Manoktok Hitei harus berjuang sendiri

Bagaimana USI mampu membuktikan kualitas Akreditasi 'B. yang diraihnya, setelah BBH USI tersingkir ?