Siantar, hetanews.com - Rapat kerja Komisi III DPRD Siantar dengan Dinas Perhubungan (Dishub), Rabu (21/3/2018), ternyata ada keraguan jika Dishub dapat mencapai target Pendapatan Asli Aaerah (PAD) dari perparkiran. 

Awalnya, Komisi III menayakan pencapaian target hingga triwulan I dari retribusi parkir, sebab targetnya sebesar Rp 4,5 miliar. Ini dijawab Dishub, hingga triwulan I, mereka dapat mencapai target dengan nilai bruto (kotor) sebesar Rp 1,1 miliar, karena belum dikurangi dengan gaji juru parkir (jukir).

Lalu anggota Komisi III, Frans Bungaran Sitanggang, bertanya mengapa sampai saat ini retribusi parkir tidak dipihak ketigakan. Itu dijawab Kadishub, Esron Sinaga, bahwa mereka masih menghitung potensi parkir yang sebenarnya.

"Dalam keputusan Wali Kota, itu bisa dipihak ketigakan atau dikelola Dishub. Jadi kami mencoba merealisasikan, bagaimana sebenarnya targetnya, sehingga bisa dipihak ketigakan nantinya. Jadi kami tidak cereboh, bagaimana sistemnya berjalan dengan baik," papar Esron.

Sementara Sekretaris Komisi III, Frengki Boy Saragih mengatakan, jika berdasarkan perhitungan konsultan, target bruto untuk retribusi, yakni sekitar Rp 8,5 miliar dan netto sekitar Rp 4,8 miliar. Dengan pencapaian dalam triwulan I dari Dishub, yakni Rp 1,1 miliar, dia menanyakan bagaimana sebenarnya perhitungan dari retribusi parkir terkait gaji jukir, dan apakah nantinya dapat terpenuhi target tersebut.

Esron kembali menjelaskan, jika Dishub melakukan perhitungan sistem bagi hasil, namun dengan pembayaran bruto setiap jukir.

"Jadi kita bagi hasil 46 persen dari setiap pendapatan jukir selama sebulan yang mereka setor. Itulah nanti kita berikan kepada jukir," sebutnya. 

Kemudian anggota Komisi III lainnya, menanyakan bagaimana cara Dishub menentukan target, sedangkan karcis parkir tidak tampak beredar di masyarakat.

"Saya sering melihat itu, bahkan saya sendiri mengalaminya. Kalau tidak ada karcisnya, saya tidak mau bayar, jadi apa solusi dari bapak soal itu," katanya. 

Esron mengatakan, dirinya akan membuat himbauan kepada masyarakat, baik melalui plank ataupun media massa.

"Memang dalam minggu ini, kita sudah berencana akan membuat plang itu. Kita akan himbau kepada masyarakat, melalui media agar tidak membayar parkir jika tidak diberikan karcis parkir," kata Esron.

Baca Juga: Lagi, Pengendara Septor Kena Pungli Jukir Lapangan Merdeka Siantar

Namun Frengki belum merasa puas dengan jawaban dari Esron, terkait pencapian target PAD sebesar Rp 4,8 miliar dan hal ini menjadi perdebatan panjang antara Dishub dengan Komisi III.

Akhirnya Komisi III menyimpulkan, meminta data titik parkir di Kota Siantar dan pendapatan parkir. Dehingga Komisi III dapat memberikan solusi pencapaian target retribusi parkir.