HETANEWS

Korprov Dana Desa Sumut ‘Pelit’ Informasi soal Hasil Rakor dan Cuitan Lista Damanik

Korprov Dana Desa Sumatera Utara, Afdi Marwan dan Lista Damanik. (foto/zai)

Simalungun, hetanews.com - Koordinator provinsi (Korprov) Dana Desa Sumut, Afdi Marwan, terkesan pelit saat dimintai informasi soal hasil rapat koordinasi (rakor)  yang digelar para Tenaga Ahli (TA) dengan PDP, PDTI, dan PLD Kecamatan Tanah Jawa, pada 14 Maret 2018, lalu.

Pasalnya, konfirmasi yang dilayangkan hetanews.com, Rabu (21/3/2018), melalui WhatsApp (WA), hingga berita ini dilansir tak kunjung ditanggapinya, walau pesan itu terkirim dan telah dibaca.

Sementara, laporan hasil rakor di Kecamatan Tanah Jawa yang telah dikirimkan ke Provinsi itu, soal cuitan PDP Tanah Jawa, Lista Damanik, bahwa yang bisa bermain dalam program dana desa adalah orang PDTI yang membuat Rincian Anggaran Biaya (RAB) dan dibayar para Pangulu Nagori/Kepala Desa se Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, diduga dimanipulasi.

Di mana menurut Pangulu Nagori Panombean Marjanji, Hendri Siahaan yang juga Ketua Asosiasi Pangulu Kecamatan Tanah Jawa pada Selasa (20/3/2018) , bahwa PDP Tanah Jawa, Lista Damanik, dan mantan PDTI Tanah Jawa yang telah direlokasi ke Kecamatan Gunung Maligas, Sabar Martua Simamora, ada mendatangi rumahnya.

Dan memberitahukan, bahwa keduanya sudah berdamai dan merayu Hendri, selaku Ketua Asosiasi Pangulu Kecamatan Tanah Jawa agar mengkordinasikannya ke seluruh Pangulu Nagori untuk membubuhkan tandatangan pada surat pernyataan.

Yang isinya menyebut, bahwa para Pangulu tidak dipungut biaya, untuk pembuatan Laporan Pertanggung Jawaban atau Surat Pertanggung Jawaban (LPJ/SPJ) serta untuk pembuatan Rincian Anggaran Biaya (RAB) kegiatan fisik yang bersumber dari Dana Desa Kabupaten Simalungun tahun anggaran 2017 lalu.

"Persisnya mereka datang dua hari sebelum rakor dilaksanakan. Dan saat itu saya juga marah dan katakan, jangan gara-gara persoalan internal, kalian libatkan kami. Karena kami merupakan pilihan rakyat. Kalau perlu, datangi saja semua," terangnya.

Dia menuturkan, hari itu tidak membubuhkan tanda tangannya. Dan saat setengah kegiatan rakor berlangsung, baru dirinya tau bahwa surat pernyataan itu untuk dijadikan laporan ke Satker di Provinsi.

"Yang saya tau, Satker itu Satuan Kerja. Dan sampai saat ini gak tahu saya  isi laporan itu, ujarnya.

“Karena saya sudah emosi, maka saya tandatangani saja tanpa membacanya. Saya lihat sudah semuanya Pangulu menandatanganinya, ya saya tandatangani. Jadi tidak betul, kami dikumpulkan di ruang Harungguan kantor Camat Tanah Jawa atas undangan bu Lista,” ungkapnya.

Melainkan atas undangan Camat dan Kasi PMN Kecamatan Tanah Jawa.

"Makanya semua Pangulu Nagori hadir saat rakor. Dan isi undangan itu, dalam rangka rakor untuk percepatan program dana desa. Dan pak Camat dan bu Kasi PMN tak hadir saat itu,"'paparnya.

Menanggapi apa yang disampaikan itu, Camat Tanah Jawa, Farolan Sidauruk saat bersama di ruang kerja Kasi Trantib Kecamatan Tanah Jawa, tidak membantah. Bahkan, dia jauh - jauh hari sebelumnya sudah mengetahui tujuan digelarnya rakor itu.

Menurut Farolan, dilayangkannya undangan itu karena para Pangulu merasa tidak nyaman, semenjak adanya pemberitaan tentang ‘nyanyian’ Lista, menyangkut dana desa. Dan Pangulu membenarkan setiap Lista datang ke nagori diberi uang transportasi.

Baca Juga: Dikibuli, Camat dan Ketua Asosiasi Pangulu Angkat Tangan Masalah Cuitan Lista

Diduga kecewa, Camat menyerahkan keputusan kepada Pangulu. "Kalau tidak mau ikut permainan Lista, silahkan buat surat pernyataan (relokasi). Sebaliknya, kalau mau ikut permainan dan tidak keberatan biar diclearkan Lista, pemberitaan dengan duduk bersama," katanya.

Perlu diinformasikan, akibat cuitan Lisata Damanik ini diberitakan, terungkap dari sejumlah Pangulu Nagori di Kecamatan Hatonduhan dipungut sebesar Rp 7 juta untuk pembuatan RAB. Dan nominal tersebut, diperuntukkan untuk PDTI, Tumpal Situngkir.

Penulis: zai. Editor: gun.