Medan, hetanews.com - Badan Wakaf Indonesia (BWI) perwakilan Kota Medan diingatkan untuk tidak bertindak sendiri, soal rencana Perum Perumnas memindahkan Masjid Amal Silaturrahim, di Jalan Timah Putih, Kelurahan Sukaramai II, Kecamatan Medan Area.

BWI dinilai telah mengesampingkan peran berbagai pihak yang mestinya dilibatkan sebagaimana yang diatur Undang-undang Wakaf.

Ketua Aliansi Penyelamat Masjid Amal Silaturrahim (APMAS), Affan Lubis mengatakan, persoalan rencana pemindahan Masjid Amal Silaturrahim ke lokasi baru yang telah dibangun Perum Perumnas, terlihat jelas indikasi pelanggaran undang-undang wakaf, Fatwa MUI Sumut dan Medan, dan kesepakatan Muspida Kota Medan dan Sumatera Utara, bersama Ormas Islam, di Hotel Madani, pada tahun 2012 silam.

"Pengurus BWI Kota Medan sudah demisioner November 2017 silam. Sehingga bagaimana mungkin pengurus BWI yang sudah tidak lagi menjabat dapat bertindak atas nama lembaga pengelola wakaf," katanya, Selasa (20/3/2018).

Apalagi, katanya, MUI Kota Medan yang hadir pada dua kali tabligh akbar yang digelar APMAS, di Masjid Amal Silaturrahim secara tegas menolak pemindahan masjid yang diresmikan Wali Kota Medan tahun 1995 itu.

Bahkan, Mohammad Hatta, selain Ketua MUI Kota Medan juga ditetapkan sebagai Anggota Dewan Pertimbangan BWI Kota Medan, seharusnya pendapatnya sangat dipertimbangkan dalam masalah pemindahan masjid.

"Dalam SK pengangkatan pengurus BWI Kota Medan Tahun 2014-2017, Profesor Mohammad Hatta ditetapkan sebagai anggota dewan pembina yang memiliki banyak fungsi pengawasan atas kinerja BWI Kota Medan sesuai UU Wakaf," ungkapnya.

Kewenangan dewan pertimbangan diatur dalam Pasal 51 ayat 3 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Diperkuat lagi dengan pasal 49 dan 50 mengenai tugas dan wewenang BWI, dimana BWI dalam memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf, memerhatikan saran dan pertimbangan MUI.

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS), Jumadi, menyatakan dengan tegas penolakannya terhadap pemindahan Masjid Amal Silaturrahim. Pemindahan masjid bukan sekadar soal keagamaan tetap juga persoalan tata aturan. FPKS juga dipastikan berkomitmen mendukung keberadaan Masjid Amal Silaturrahim sejak awal.