HETANEWS
CITIZEN JOURNALISM

Dedi Iskandar Batubara: Jangan Korbankan Masjid demi Pembangunan

Anggota DPD RI asal Sumatera Utara, Dedi Iskandar Batubara berfoto bersama BKN, APMAS, dan masyarakat sekitar Rusun Sukaramai saat kunjungan ke Masjid Amal Silaturrahim, di Komplek Rusun Sumaramai, Sabtu (17/3/2018). (foto/ardiansyah)

Medan, hetanews.com - Perum Perumnas dan Pemko Medan, diingatkan untuk tidak lagi melakukan pemindahan maupun perubahan masjid, demi kepentingan pembangunan.

Demikian dikatakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPD) RI asal Sumut, Dedi Iskandar Batubara, saat berkunjung ke Masjid Amal Silaturrahim, Jalan Timah Putih, Kelurahan Sukaramai II, Kecamatan Medan Area, Sabtu (17/3/2018).

Dedi mengatakan, jika suatu lokasi yang menjadikan rencana proyek pembangunan terdapat masjid, seharusnya pengembang menyesuaikan rencana pembangunan dengan memperhitungkan keberadaan masjid tersebut.

“Selama ini kan tidak, karena yang terjadi justru masjidnya yang dipindahkan atau dihancurkan. Bangunan apapun yang akan dibangun harus menyesuaikan dengan masjid yang sudah ada, bukan masjid yang dijadikan korban," katanya.

Dedi Iskandar menyatakan, akan menyurati Wali Kota Medan dan menjadikan persoalan Masjid Amal Silaturrahim dalam forum Dewan Perwakilan Rakyat (DPD) RI, sebagai langkah politis yang ditempuh agar ke depannya tidak lagi ada masjid yang dikorbankan untuk kepentingan pembangunan.

"Kita juga berharap umat Islam dapat bersatu dan tidak mudah dipecah belah oleh kepentingan segelintir pihak. Sebab, sudah banyak bukti pemerintah maupun pengembang dapat dikalahkan bila umat bersatu," ujarnya.

Ketua Umum Majelis Syuro Forum Umat Islam (FUI) Sumatera Utara, Sudirman Timsar Zubil, meminta agar Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk menerbitkan fatwa berisi larangan beribadah di masjid yang bersifat memecah belah umat Islam.

Seperti halnya sejumlah masjid baru yang didirikan pengembang ataupun pihak-pihak tertentu, dengan dalih sebagai pengganti masjid yang dirubuhkan atau dipindahkan karena proyek pembangunan.

"Banyak kasus perubuhan atau pemindahan terjadi terhadap masjid-masjid yang pada dasarnya masih layak dan dijadikan tempat beribadah. Tapi karena masuk dalam lokasi proyek pembangunan, masjid akhirnya yang dikorbankan," ungkapnya.

Fatwa MUI, katanya,  penting mengingat adanya larangan dalam alquran untuk tidak shalat di selamanya di masjid yang dalam agama disebut Masjid Dhiror.

Sebagaimana dalam surat At-Taubah ayat 107 dan 108 yang menegaskan larangan shalat selama-lamanya di masjid yang dibangun untuk menimbulkan bencana, kekafiran, dan memecah belah orang-orang beriman.

Timsar Zubil mencontohkan, keberadaan Masjid Al Khairiah di Jalan Bekiun Kelurahan Silalas, Masjid At Thayyibah di Jalan Multatuli, Masjid Raudhatul Islam di Jalan Sekata Medan Barat, dan kini Masjid Amal Silaturrahim, di Komplek Rumah Susun Sukaramai yang kini tengah dibangun oleh Perum Perumnas.

Menjadi contoh-contoh masjid yang telah mengakibatkan perpecahan umat Islam akibat pro dan kontra terhadap pemindahan masjid. Meski UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan didukung oleh Fatwa MUI Sumatera Utara dan Kota Medan telah melarang pemindahan, pengalihan, maupun jual-beli atas masjid sebagai aset wakaf.

"Melihat persoalan yang terjadi berulangkali terhadap masjid dan telah mengakibatkan perpecahan umat, fatwa MUI menjadi hal yang mendesak untuk diterbitkan," tegasnya.

Diketahui, persoalan pemindahan, pengalihan, maupun jual beli lahan yang di atasnya berdiri masjid telah berulangkali terjadi. MUI Pusat mencatat, setidaknya terdapat 12 masjid yang digusur di Sumatera Utara demi proyek pembangunan.



Penulis: ardiansyah. Editor: gun.