HETANEWS.COM

BHL PTPN IV: Kalau Enggak Kerja Disuruh Pindah, Sudah Gajiannya Telat

Pekerja BHL tengah memetik pucuk daun the, di Perkebunan Nusantara IV. Mereka kerap mengalami keterlambatan pembayaran upah gaji setiap bulannya. (foto/noto)

Simalungun, hetanews.com - Tidak hanya kerap mengalami keterlambatan pembayaran upah, para pekerja Buruh Harian Lepas (BHL) Perkebunan Nusantara IV dihadapkan pada persoalan aturan perusahaan yang dinilai tidak sepadan dengan pemenuhan hak mereka.

Seperti yang tertuang dalam Surat Edaran yang diterbitkan pihak Manager PTPN IV Unit Usaha Teh dengan nomor surat TEH/SE/08/XII/2017, tertanggal 4 Desember 2017, dimana pihak PTPN IV mengatur larangan terkait kegiatan, di areal Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan.

Diantara ke 7 poin yang telah diatur dalam Surat Edaran tersebut, terdapat 1 poin yang menyita perhatian. Di mana pihak perusahaan melarang pihak ketiga untuk menempati rumah dinas karyawan tanpa persetujuan dari perusahaan.

Awak media hetanews.com yang mencoba menggali fakta terkait surat edaran tersebut, menemukan fakta, di mana para pekerja BHL di perkebunan teh milik negara itu, sering mendapat teguran dari perusahaan, bila menempati rumah dinas, namun tidak bekerja.

Ironisnya, para pekerja BHL, mengaku tidak memiliki pilihan lain dikarenakan perusahaan sering telat membayarkan gaji. Hal ini lah yang membuat pekerja terkadang memilih untuk tidak bekerja, kendatipun terancam akan diusir pihak perusahaan.

Seperti yang dikatakan pekerja berinisial PR. Ia mengaku sangat kebingungan, di mana pihak perusahaan melarang menempati rumah jika tidak bekerja, namun sering telat membayarkan upah.

"Kita bingung mau kayak mana, kalau tidak bekerja disuruh pindah dan mengosongkan rumah, tapi ketika kami udah kerja, malah gaji telat-telat dibayarkan. Jadi kami harus bagaimana lagi, sama siapa kami mengadu," katanya dengan nada lirih.

Tidak hanya dilema itu yang dirasakan PR dan ribuan tenaga kerja BHL di perkebunan teh, namun kegelisahan mereka bertambah ketika para pekerja BHL, mengaku tidak mengetahui kepada siapa mereka mengaduhkan nasibnya.

Sementara itu, Humas PTPN IV Unit Usaha Teh, Muhammad Rizki Fajaryanto mengatakan, bahwa terkait surat edaran tersebut merupakan kebijakan perusahaan selaku pemberi kerja.

Disinggung soal keluhan tenaga kerja BHL, seperti yang diutarakan PR dan beberapa pekerja lainnya. Rizki berujar, pihaknya akan mengupayakan agar pembayaran gaji BHL kembali tepat waktu.

"Itu sudah menjadi kebijakan perusahaan. Kalau masalah gaji, sampai hari ini kita terus berupaya memperbaiki administrasi. Kita juga tidak ingin menunda-nunda terkait pembayaran upah tenaga BHL," terangnya kepada hetanews.com, Jumat (16/3/2018).

Penulis: tim. Editor: gun.

Daftarkan diri Anda sebagai anggota Heta News untuk selalu mendapatkan buletin berita populer langsung di kotak surat elektronik Anda!

Berlangganan

Daftarkan diri Anda sebagai anggota Heta News untuk selalu mendapatkan buletin berita populer langsung di kotak surat elektronik Anda!

Berlangganan