Siantar, hetanews.com- Survey yang dilakukan oleh Ombudsman di Tahun 2017 lalu, menujukkan Siantar masuk dalam zona merah. Mirisnya, dari 45 kota yang disurvey, Siantar dalam urutan ke 44 soal kepatuhan pelayanan publik disetiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). 

Terkait survey tersebut, Ombudsman, Abyadi Siregar menjelaskan, jika penilaian dilakukan berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2009. "Obmudsman  melakukan survey kepatuhan pelayanan publik sesuai UU Nomor 25 Tahun 2009, melihat sejauh mana kepatuhan pemerintah daerah (pemda) melalui OPD-OPD-nya atau pelayanan publiknya, sebagaimana diatur dalam UU itu. Survey itu ingin melihat sejauh mana sudah pelayanan publik yang dilakukan oleh pemda itu, melalui unit pelayanan publiknya yaitu OPD, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, "sebutnya ketika dihubungi hetanews, Kamis (15/3/2018).

Abyadi menyebutkan, ada enam daerah yang dinilai oleh Ombudsman di Sumut, salah satunya adalah Kota Siantar. "Survey yang kita lakukan ini di enam pemda, yaitu Pemprov, Binjai, Langkat, Deliserdang, Siantar, dan Sergai, dan ini kita lakukan 2017 serta hasil surveynya sebenarnya sudah kita serahkan kepada Pemda di Tahun 2017 itu, dan sudah kita undang semua Pemda ke Jakarta untuk menyerahkan hasil survey, namun Siantar tidak hadir. Jadi kita serahkan langsung,"ucapnya. 

Masih kata Abyadi, dalam UU Nomor 25 Tahun 2009, ada 2 tahapan dalam penilaian pelayanan public. "Pelayanan publik yang dilihat itukan berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2019 tentang pelayanan publik, pemerintah diwajibkan melakukan pelayanan publik. Dalam melakukan pelyanan publik itu ada 2 tahapan, tahapan pertama yaitu menyusun, menetapkan dan mempublikasi standart pelayanan publik, "katanya

Dia menjelaskan, mempublikasi yakni memampangkan standart layanan di unit pelayanan publik. "Mempublikasi maksudnya, bukan dimuat di media, tetapi mempublikasi diruang-ruang layanan. Standar pelayanan publik itu adalah tolak ukur kita dalam menyelenggarakan pelayanan publik,"katanya.

Adapun variabel pelyanan public, kata Abyadi, salah satunya adalah dasar hukum pelayanan public. "Variabel - variabel pelayanan publik itu, misalnya dasar hukum layanan, kemudian jenis-jenis layanan, atau produk layanan. Misalnya seperti Dinas Pendidikan (Disdik), apa saja yang diurus rakyat, contoh melegalisir ijasah atau mengurus pendirian sekolah. Jadi, itu harus disusun apa saja yang diurus rakyat, itu harus dijelaskan. Kalau sudah ada itu, pampangkanlah di unit layanan itu, supaya masyarakat mengetahui, di kantor itu ternyata yang diurus sesuai dengan yang dipublikasi tadi,"katanya.

Selain itu, variabel lainnya, kata Abyadi, adalah syarat-syarat dalam pengurusan dan biaya pengurusan.

"Kemudian syarat-syaratnya, contoh syarat mengurus KTP apa, syarat mengurus ijasah apa, dan itu harus dipampangkan di unit pelayanan publik atau OPD. Supaya masyarakat yang mengurus urusan itu memahami. Kemudian berapa biaya mengurus itu. Selama inikan tak terlihat itu di OPD, jadinyakan rawan pungli. Kalau gratis tulis disitu gratis, sehingga nanti, ketika rakyat mengurus KTP ditulis disitu gratis jadi rakyat bisa ngomong, “tandasnya.

Selain itu, masih katanya, ada juga variabel pelyanan publik, yakni jangka waktu dan cara mengurus.

"Kemudian jangka waktu mengurusnya, berapa lama mengurus KTP, berapa lama mengurus ijasah, dan itu sangat banyak manfaatnya. Supaya masyarakat tidak bolak-balik. Kemudian juga itulah yang disebut transparansi layanan. Bagaimana cara mengurusnya, di meja mana mengurus itu dibuat, kemudian nomor antrian, toilet dan ruang tunggu, itulah yang disebut standart pelayanan publik,"paparnya. 

Kata Abyadi, dalam variabel layanan tersebut, Ombudsman memiliki nilai dalam setiap variabel.

"Dalam variabel-variabel punya nilai kita buat, misalnya produk layanan nilai 20 kita buat. Kalau ada produk layanan kita buat nilainya 20, kalau sama sekali tidak ada itu nol. Kemudian syarat layanan ada, kalau tidak ada nol juga. Jadi masing-masing itu punya nilai. Nilai totalnya itu nanti sampai 100, “beritahunya. 

Dia juga menyebutkan rentang nilai dan zona-zona yang ditetapkan dalam penilaian.

"Kalau dia nilainya 0-50, berarti parah itu nilainya. Berarti betul-betul tidak ada itu, standart pelayanan publik dipampangkan di kantor itu. Kalau nilainya 51-80, itu masuk dalam zona kuning dia. Artinya, dia sudah ada disitu tetapi belum lengkap, 81-100 berarti itu masuk zona hijau, berarti sudah hampir lengkap semua standart layanannya,"katanya.

Kaitannya dengan Kota Siantar, kata Abyadi, berdasarkan penilaian yang dilakukan, Siantar mendapatkan nilai 24,63 dari semua standart layanan dan di seluruh kota di Indonesia, Kota Siantar masuk dalam urutan 44 dari 45 kota yang disurvey.

"Di Siantar kita survey 11 OPD, dengan 48 jenis layanan, dari 48 jenis layanan ini, mendapatkan nilai 24,63. Artinya masuk dalam zona merah. Pelayanan publik di Kota Siantar itu masih raport merah atau kartu merah yang ironisnya dari seluruh kota di Indonesia yang disurvey oleh Obudsman itu, sebanyak 45 kota dan dari 45 itu, Siantar urutan 44 di atas Kota Sorong,"katanya.