Siantar, hetanews.com- Ketua Komisi III DPRD Siantar, Hendra Pardede, sudah menandatangani surat pengajuan lanjutan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Siantar, namun masalah kembali muncul, dimana sekertaris Komisi III, Frengki Boy Saragih, malah tidak menandatangani surat tersebut. 

Terkait hal itu, kemudian wartawan mencoba menanyakan kepada ketua Komisi III, Hendra Pardede, Kamis (15/3/2018), terkait informasi dari Ketua DPRD, Maruli Tua Hutapea yang menyebutkan kalau sekertaris Komisi III, enggan menandatangani surat lanjutan RDP itu.

Menjawab wartawan, Hendra mengaku, sebenarnya dia mengharapkan agar sekretaris Komisi III, Frengki Boy Saragih menandatangani surat tersebut. "Saya berharap agar ditandatangani lah sama sekertaris, inikan demi rakyat kota Siantar. Kepentingan pembangunan kota Siantar, "harapnya. 

Ditanya, terkait ngototnya sekertaris Komisi III agar tetap menggunakan surat yang lama? Hendra menyebutkan, bahwa dirinya ingin tertib administrasi, sebagai lembaga DPRD.

"Sesuai administrasi, itu sesuai dengan surat yang baru, itu prosedurnya. Kita kan harus tertib administrasi, namanya kita lembaga DPRD, karena landasan surat itu adalah surat persetujuan dari anggota-anggota,"paparnya. 

Terkait permintaan Ketua DPRD agar Komisi III melakukan rapat internal, menurut Hendra, hal itu tidak perlu dilakukan lagi karena ada landasan tandatangan dari anggota Komisi III yang sudah mengetahui jadwal.

Baca Juga: Terkait ‘Kisruh’ Komisi III, Frengki Tidak Mau Dibilang Penghianat

"Kalau menurut Ketua DPRD rapat internal, aku rasa tidak perlu lagi, karena seluruh anggota sudah menandatangani jadwal. Artinya, mereka sudah mengetahui jadwal tersebut, sehingga kita keluarkan surat yang ditandatangani oleh ketua dan sekertaris dengan landasan, anggota komisi sudah menyetujui dengan menandatangani jadwal, kan begitu? Jadi, saya kira tidak perlu lagi rapat internal, "jelasnya. 

Masih kata Hendra, bahwa berdasarkan penuturan Ketua DPRD kepadanya, sebenarnya yang benar itu adalah surat pengajuan yang baru karena sesuai dengan administrasinya.

"Tetapi tidak bisa diterima kalau sekertaris tidak menandatangani, dan saya buat surat itu karena berdasarkan tandatangan anggota tadi,"katanya.