Siantar, hetanews.com - Komisi III DPRD Kota Siantar saat ini kondisinya memanas.

Di mana persoalan dimulai dari lanjutan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kemudian dilanjutkan dengan masalah laporan perjalanan dinas dari DPRD ke luar kota. 

Awalnya permasalahan ini dimulai dengan kabar yang menyebutkan bahwa Ketua Komisi III Hendra Pardede enggan menandatangani lanjutan RDP dengan OPD.

"Kemarin kan sebelum kita berangkat dia (Hendra) enggak mau menandatangani, akhirnya kita memutuskan untuk mengambil kunjungan kerja (kunker) dan bimbingan teknis (bimtek) sekaligus belajar. Dan itu (usulan kunker) ditanda tangani Hendra Pardede," sebut salah satu anggota Komisi III DPRD Siantar Frans Bungaran Sitanggang, Rabu (14/3/2018).

Terkait hal itu, Hendra yang ditemui wartawan di ruang Fraksi Golkar menyampaikan dirinya sebagai Ketua Komisi III terbuka dalam setiap agenda di komisi.

"Masa untuk tanda tangan kita susah,  sedangkan mereka ke Sibolga saja ditanda tangani padahal saya nggak ikut," sebutnya. 

Dalam hal ini, Hendra menyebutkan meminta kepada komisi menyampaikan pertanggungjawaban hasil kunker dan Adeksi yang dilakukan sejumlah anggota Komisi III DPRD Siantar segera diberikan. "Itu perlu biar saya berikan pada Pimpinan DPRD," urainya. 

Sambungnya, dirinya bersama anggota Komisi III memiliki hubungan yang baik. Dan sebagai Ketua Komisi III dirinya melakukan tugas dengan baik.

"Mereka kunker saja saya yang mengajukan ke pimpinan. Hasilnya nanti kita sampaikan ke pimpinan DPRD," papar Hendra.

Menanggapi hal itu, Frans Bungaran sitanggang memiliki pendapat berbeda dengan Hendra Pardede  dalam menyikapi persoalan itu.

"Seharusnya laporan kunker dan Adeksi kemarin bukan ke Ketua Komisi III, tetapi Ketua DPRD," terang Frans Bungaran. 

Sambungnya, bahwa dirinya bersama anggota Komisi III telah menjadwal ulang bulan kemarin, hanya saja surat itu tidak mau ditandatangani Hendra.

"Makanya kami buat surat lagi, karena tidak ditanggapi. DPRD ini merupakan kolektif kolegial, sehingga kita buat bersama anggota Komisi III dan ini sah," paparnya

Sementara itu, Oberlin Malau Anggota Komisi III lainnya membantah bahwa pertanggungjawaban hasil kunker dan Adeksi disampaikan pada Ketua Komisi III, melainkan ke Ketua DPRD. 

"Dia (Hendra) saja tidak ikut kunker dan Adeksi. Lagian dia bukan pimpinan kenapa harus disampaikan pertanggungjawaban," sebutnya.

Hal senada juga disampaikan Sekretaris Komisi III Frengky Boy Saragih. Dia menyebutkan, laporan terkait perjalanan dinas, mereka pertanggung jawabkan kepada Pimpinan DPRD.

"Yang menugaskan kami kan Pimpinan DPRD, ada surat tugas dan Surat Perintah Tugas (SPT) ditanda tangani pimpinan. Jadi kami melaporkannya pada pimpinan," paparnya. 

Frengky juga menyebutkan ketidak ikutan Hendra dalam perjalanan dinas sebenarnya mengisyaratkan bersangkutan tidak loyal dengan pimpinan DPRD.

"Coba lah dulu dia yang mengusulkan ke pimimpinan, tapi tidak ikut. Anak SD saja kalau sakit buat surat sakit. Harusnya Hendra buat laporannya kenapa tidak ikut," sebutnya. 

Ketika ditanya ada apa dengan Komisi III, padahal permasalahan lanjutan RDP dan perjalanan dinas hanya masalah komunikasi, kedua belah pihak kompak mengaku tidak tau.

"Gak tau kenapa, padahal masalah kecil kan," sebut Hendra.

Hal senada juga dikatakan Frengky Boy, Frans Bungaran dan Oberlin di ruang Komisi III terkait hal itu.