Sun 24 Jun 2018

Sekdakab Simalungun Somasi Rospita Sitorus, Ini Pemicunya

Gideon Purba dan Rospita Sitorus.

Simalungun, hetanews.com - Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Simalungun, Gideon Purba, melalui Kabag Hukum, Franky F Purba, Senin (12/3/2018), melayangkan surat somasi kepada Wakil Ketua DPRD Simalungun, Rospita Sitorus.

Somasi itu dibuktikan dengan adanya surat kuasa nomor : 188.45/2400/1.1.4/2018 dari Gideon Purba, selaku Sekdakab Simalungun.

Tujuannya, untuk melakukan klarifikasi di Surat Kabar Harian atas pemberitaannya edisi Senin (5/3/2018). Adapun SKH tersebut, "Siantar 24 Jam" dengan judul berita "Gideon Purba Langgar Aturan PNS Simalungun Kena Warning"

Adapun pernyataan Rospita Sitorus yang disomasi Sekdakab Simalungun iti menyebutkan tindakan Gideon Purba, berada di KPUD Sumut saat pendaftaran Cagubsu dan Cawagubsu, sebagai sikap yang menular dari bosnya (Bupati Simalungun,red) yang kerap menilai segala sesuatu dari aspek uang.

Menurut Gideon Purba, hal itu tidak benar dan menjurus fitnah dan pencemaran nama baik.

Menurut Gideon, dia melaksanakan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.Baik dalam menjalankan roda pemerintahan, maupun pembangunan sehingga bukan berdasarkan aspek uang.

Gideon juga menanggapi pernyataan Rospita Sitorus yang juga mewarning agar anggaran-anggaran yang teralokasi di APBD Simalungun tidak digunakan untuk kepentingan politik Bupati Simalungun.

Kata Gideon, bahwa sampai saat ini tidak ada anggaran yang dialokasikan di APBD Simalungun yang digunakan untuk kepentingan politik Bupati. Karena belum ada hasil audit resmi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Terkait poin-poin somasi yang dilayangkan itu, Rospita Sitorus membantah poin somasi pertama yang dimuat SKH tersebut.

Namun politisi Partai PDI Perjuangan Simalungun ini, menilai miring atas poin-poin somasi lainnya. Karena mewarning atau mengingatkan adalah merupakan tugas utamanya sebagai anggota DPRD Simalungun.

Terlebih, warning yang telah disampaikan sudah jadi kenyataan. Dimana Gideon Purba telah dilaporkan ke Bawaslu Provinsi Sumatera Utara (Sumut) dan ditindaklanjuti ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Rospita, Selasa (13/3/2018), menanggapi poin kedua somasi itu. "Kutinggalkan lah dulu jabatan DPRD ku. Apa bisa? Kan gak bisa. Sepanjang jabatan itu masih melekat," paparnya.

"Masih belum dicopot oleh negara, itu melekat walau kemana pun dia. Nah apalagi pada pendaftaran itu jam kerja. Kenapa itu salah. Kalau itu gak salah, kenapa dia (Gideon Purba) dipanggil oleh Panwas maupun Bawaslu," paparnya.

Menurutnya, bahkan persoalan itu langsung ditindaklanjuti ke KASN. Rospita juga mempertanyakan apa salah dirinya selaku koordinator pemerintahan mewarningnya agar ASN itu berlaku netral.

"Apa salah DPRD melakukan budgeting pengawasan terhadap pemerintahan? Sedangkan inang-inang (ibu-ibu)yang kesehariannya marrengge - rengge (berjualan) pun ada hak mengingatkan ataupun mengkritisinya," papar Rospita 

Dia juga menuturkan, tidak ada menyampaikan apa yang disomasi pada poin pertama. Karena statemen itu tidak ada dia sebutkan dalam menanggapi wawancara telepon wartawan.

"Dan itu sudah saya konfimasikan balik ke wartawan tersebut dan dinyatakan untuk membantah. Karena memang itu tak ada terekam saat dikonfirmasi. Jadi itu yang perlu ditonjolkan," berber Rospita.

Terkait adanya surat somasi yang dilayangkan Gideon Purba itu dibenarkan Kabag Hukum, Franky F Purba.

 

Penulis: Zai. Editor: gun.