HETANEWS

JPPR Minta Bawaslu Jatuhkan Sanksi Kepada Djarot-Sihar

Baliho Djarot-Sihar yang menampilkan foto Presiden Jokowi. (foto/istimewa)

Medan, hetanews.com - Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR) Sumatera Utara meminta dan mendesak Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sumut agar memberikan sanksi kepada pasangan calon (paslon) Gubernur/Wakil Gubernur Sumut Djarot-Sihar.

"Karena kami menilai pasangan itu secara nyata telah melanggar aturan kampanye sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 4 Tahun 2017," ungkap Darwin Sipahutar sebagai Koordinator Provinsi JPPR Sumut.

Aturan yang 'ditabrak' Djarot dan Sihar adalah terkait pasal 24 ayat 3 dan 29 ayat 3 sebagaimana disebutkan dalam pasal (29 ayat 3) tersebut tidak boleh memuat foto Presiden dan Wakil Presiden pada alat kampanye.

"Hasil pantauan kami terhadap alat peraga kampanye paslon kepala daerah, kami menemukan adanya foto Presiden Joko Widodo dimuat dalam baliho Djarot-Sihar yang terpasang di Jalan HM Yamin, Medan," paparnya.

Sementara pada pasal 29 ayat 2 disebutkan bahwa desain dan materi bahan kampanye harus memuat nama, nomor, visi misi, program, foto paslon, tanda gambar partai politik/gabungan partai politik dan/atau foto pengurus partai politik/gabungan partai politik.

Artinya di luar ketentuan ini paslon dan tim kampanye dilarang memasang foto Presiden dan Wakil Presiden.

"Pasalnya sebagaimana kita ketahui bahwa Jokowi bukan milik Djarot-Sihar tapi 250 juta rakyat Indonesia," sebut Darwin.

Menurutnya, berdasarkan PKPU itu seharusnya setiap paslon kepala daerah atau tim kampanye menghormati Presiden sebagai simbol negara, Jangan sampai kemudian tim kampanye merasa gagah-gagahan yang berujung sanksi bagi calon kepala daerah.

"Kalau pun Itu tentang internal kepartaian yang mencatut foto Jokowi silahkan saja dimuat, tapi khusus dalam acara partai. Namun untuk kampanye menarik simpati pemilih itu tidak boleh dilakukan," tukasnya.

Menurut JPPR Sumut, Djarot-Sihar gagal dalam memberikan pendidikan pemilih yang baik kepada masyarakat.

"Untuk itu lah kami meminta Bawaslu Sumut segera menjatuhkan sanksi administrasi terhadap paslon Djarot-Sihar Sitorus," tutup Darwin.

Penulis: tim. Editor: aan.