HETANEWS.COM

SMA/SMK Boleh Melakukan Pungutan Pendikan, Komite Sekolah hanya Sumbangan Pendidikan

Penjelasan mengenai ketentuan larangan pungutan di SMA/SMK/SLB yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi di Indonesia.

Siantar, hetanews.com- Ternyata pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengeluarkan surat edaran, yaitu penjelasan mengenai ketentuan larangan pungutan di SMA/SMK/SLB yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi di Indonesia.

Surat itu dikeluarkan pada 22 Desember 2017 lalu, dengan nomor 82954/A-44/Hk/2017 yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal, Didik Suhardi.

Adanya penjelasan mengenai ketentuan larangan pungutan di SMA/SMK/SLB tersebut, sehubungan dengan maraknya permasalahan terkait ketentuan larangan pungutan di SMA/SMK/SLB.

Pada surat itu, dijelaskan, bahwa pada Pasal 51 ayat (5) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pendanaan Pendidikan, menyebutkan, bahwa sumber pendanaan pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah berasal dari peserta didik atau orang tua/walinya.

Penjelasan mengenai ketentuan larangan pungutan di SMA/SMK/SLB yang ditujukan
kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi di Indonesia.

Dan pada Pasal I angka 4 dan angka 5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah, menentukan bahwa, pungutan pendidikan yang selanjutnya disebut dengan pungutan adalah penarikan uang oleh sekolah kepada peserta didik, orang tua/walinya bersifat wajib, mengikat serta jumlah dan jangka waktu pemungutanya ditentukan.

Sedangkan sumbangan pendidikan yang selanjutnya disebut sumbangan adalah pemberian berupa uang/barang/jasa oleh peserta didik (siswa,red), orang tua/walinya, baik perseorangan maupun bersama – sama, masyarakat atau lembaga secara sukarela dan tidak mengikat satuan pendidikan.    

Mengacu ketentuan tersebut, maka SMA/SMK/SLB dapat melakukan pungutan pendidikan baik menggunakan istilah pungutan pendidikan maupun istilah lain, seperti Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP).

Sementara Komite Sekolah melakukan penggalangan dana pendidikan hanya dalam bentuk bantuan atau sumbangan, namun tidak dapat melakukan pungutan pendidikan (vide Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah).

Terkait adanya penjelasan mengenai ketentuan larangan pungutan di SMA/SMK/SLB yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tersebut, ditanggapi positif oleh Rudol Barmen Manurung MPd, selaku Ketua MK2S (Musyawarah Kerja Kepala Sekolah) Kota Siantar.

Dikatakan Rudol, dengan adanya penjelasan itu, maka kepala sekolah tidak takut lagi dalam melakukan kebijakan karena selama ini pungutan selalu dikait – kaitkan dengan pungutan liar (pungli), sehingga membuat kepala sekolah selalu was – was.

“Mudah - mudahan penjelasan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini segera disosialisasikan dengan baik kepada masing – masing kepala sekolah tingkat SMA/SMK, sehingga informasinya jelas dan terarah,”harap Rudol yang juga menjabat Ketua PGRI Kota Siantar ini, kepada hetanews.com, Jumat pagi (2/3/2018).

Bicara soal pungutan pendidikan di sekolah, lanjut Rudol, sebenarnya pungutan itu tidak ada juga tidak jadi masalah, asalkan ada Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda), seperti telah terealisasi di sejumlah daerah di Indonesia.

“Kalau sudah ada Bosda membantu dana BOS yang dari Pemerintah Pusat maka pungutan pendidikan itu tidak diperlukan lagi karena diyakini sudah mampu memenuhi kebutuhan sekolah, khususnya dalam rangka menggolkan tujuan pendidikan nasional,”ujar Manurung.

Untuk itu, dia berharap agar pihak Pemprovsu melalui Dinas Pendidikan dan DPRD Provinsi dapat segera merealisasikan Bosda ini di Sumatera Utara.       

     

Penulis: gun. Editor: gun.

Daftarkan diri Anda sebagai anggota Heta News untuk selalu mendapatkan buletin berita populer langsung di kotak surat elektronik Anda!

Berlangganan

Daftarkan diri Anda sebagai anggota Heta News untuk selalu mendapatkan buletin berita populer langsung di kotak surat elektronik Anda!

Berlangganan

Aplikasi Heta News sudah tersedia di Google Play Store. Silakan pasang di ponsel pintar Anda!