HETANEWS.COM
CITIZEN JOURNALISM

Saksi Nyatakan KPU Sumut Salah TMS kan JR-Ance

Saksi dari Kabiro Hukum KPU Pusat, Nur Syarifah menyatakan, terjadi kesalahan yang dilakukan termohon (KPU Sumut) dalam menyatakan pasangan tersebut Tidak Memenuhi Syarat (TMS), pada tanggal 17 Januari 2017. (foto/ardiansyah)

Medan, hetanews.com - Sidang lanjutan musyawarah penyelesaian sengketa Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut 2018, di Kantor Bawaslu Sumut, Jalan Adam Malik, Medan, kembali digelar, Selasa (27/2/2018). Sidang kali ini, guna mendengarkan keterangan dari saksi dari termohon, dalam hal ini KPU Sumut.

Dalam persidangan, saksi dari Kabiro Hukum KPU Pusat, Nur Syarifah menyatakan, terjadi kesalahan yang dilakukan termohon (KPU Sumut) dalam menyatakan pasangan tersebut Tidak Memenuhi Syarat (TMS), pada tanggal 17 Januari 2017. Seharusnya, kata Nur, pasangan JR Saragih – Ance, Belum Memenuhi Syarat (BMS).

"Surat tertanggal 22 Januari 2018 tidak bisa dijadikan alasan untuk TMS kan pasangan calon, karena verifikasi dilakukan tanggal 21 hingga 27 Januari 2018. Hanya boleh menjawab dokumen tanggal 18 - 20 Januari, bukan yang sebelumnya atau masa pendaftaran,"katanya.

Selain itu, berita acara yang tidak disertai stempel juga tidak bisa dijadikan acuan dasar. Hal ini  harus mengacu Permendiknas tentang nota dinas.

"Keterangan berita acara tanggal 17 Januari 2018 oleh KPU, merupakan kesalahan, karena PKPU tidak mengenal kata konfirmasi. Seharusnya diisi dengan kata belum terklarifikasi,"ujarnya.

Dalam fakta persidangan, keterangan saksi juga membuat Bawaslu Sumut bimbang. Pasalnya, beberapa kali kerap mengubah hasil jawabannya.

"Menurut saksi, pendaftaran tanggal 8-10, lalu penelitian kemudian dilakukan hasil pemeriksaan. Apakah ini sebagai pemberitahuan kepada peserta pasangan calon atau sebatas pengumuman atau hanya penyampaian," ungkap Ketua Majelis, Hardy Munthe.

Ia juga bertanya, apakah saksi masih bisa melanjutkan persidangan. "Saudara saksi, di sini kami ingin membuka kebenaran. Jadi, apakah masih sanggup atau tidak. Jika tidak maka jangan dipaksakan untuk memberi jawaban,"cetusnya.

Disitu saksi memberikan jawaban singkat. "Insya Allah, saya masih siap,"akunya.

Majelis lainnya, Syafrida Rasahan juga menanyakan perihal dokumen atau surat yang menjadi pokok masalah.

"Jika dokumen pertama diserahkan, kemudian diverifikasi sesuai pasal 53, dan muncul kata belum terkonfirmasi. Lalu tanggal 18-20 masa perbaikan dilakukan masuk dokumen baru, apakah dokumen kedua harus ikut dokumen pertama yang belum terkonfirmasi? tanyanya.

Saksi pun menjawab, bahwa semua dokumen harus menyatu. Pasalnya, penelitian tahap kedua dinilai dapat menjadi satu kesatuan dengan surat pertama.

"Secara prinsipal harus satu kesatuan. Persyaratan calon diserahkan sesuai dengan ketetapan hukum dan diatur Undang-Undang untuk pasangan calon memperbaikinya,"pungkasnya.

Penulis: ardiansyah. Editor: gun.

Daftarkan diri Anda sebagai anggota Heta News untuk selalu mendapatkan buletin berita populer langsung di kotak surat elektronik Anda!

Berlangganan

Daftarkan diri Anda sebagai anggota Heta News untuk selalu mendapatkan buletin berita populer langsung di kotak surat elektronik Anda!

Berlangganan

Aplikasi Heta News sudah tersedia di Google Play Store. Silakan pasang di ponsel pintar Anda!