Medan, hetanews.com - Sidang lanjutan musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut 2018 kembali digelar di Kantor Bawaslu Sumut, Minggu (25/2/2018).

Dalam sidang lanjutan ini guna mendengarkan keterangan saksi dari pemohon dari JR Saragih-Ance Selian.

Dalam persidangan, saksi ahli yang dihadirkan kuasa hukum JR Saragih, Bambang Eko Cahyo Widodo mengatakan, KPUD Sumatera Utara dinilai telah menghilangkan hak JR Saragih menjadi kandidat, dengan alasan yang tidak substantif.

"Persyaratan pencalonan adalah minimal berpendidikan SMA sederajat, dan substansinya adalah ijazah atau STTB," kata mantan Ketua Bawaslu RI ini.

Ia mengatakan, jika ada keraguan terhadap legalisir fotokopi ijazah JR Saragih, seharusnya KPUD mengecek substansinya. Hal ini dikarenakan legalisir adalah administrasi substansi.

"Jika ditemukan adanya keraguan atas legalisasi, KPU harus mencari subtansinya, ada enggak ijazahnya," ujarnya.

Dalam hal legalisir, katanya, semestinya tidak menjadi penghalang seseorang untuk mencalonkan diri dalam Pilkada. "Kesalahan administrati kan dapat diperbaiki," ungkapnya.

Ia juga menilai, KPUD Sumut tidak adil karena menggunakan surat tanggal 22 Januari dari Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta, sementara masa perbaikan telah berakhir.

"Surat yang masuk setelah masa perbaikan tidak semestinya digunakan. Ini merugikan dan tidak ada kesempatan bagi pemohon untuk melakukan perbaikan, sehingga tidak terpenuhi hak utk mencalonkan diri," jelasnya.

Pernyataan Bambang disambut oleh Komisioner KPUD Sumut, Benget Silitonga. Ia mempertanyakan apakah Bambang mengetahui detil PKPU 1,2 dan 3. Disitu Bambang menjawab tidak. Benget juga membantah soal tidak memberi kesempatan JR memperbaiki berkasnya.

“Berita acara hasil perbaikan telah disampaikan secara terbuka pada 17 Januari 2018. Kita secara terbuka melayani pertanyaan tim penghubung bakal pasangan calon mengenai dokumen yang kurang," jelasnya.

Benget menegaskan, bahwa penyampaian berita acara hasil penetapan 12 Februari 2018 juga telah sesuai ketentuan. "Berdasarkan Surat Edaran KPU RI nomor 100, kita menyampaikan hasil penelitian berkas perbaikan bersama dengan penetapan pasangan calon paca 12 Februari 2018," tukas Benget.