Mon 22 Oct 2018

Tano Ponggol, Kabag Hukum: Hasil Rapat, Bangunan dan Tanaman Dibayarkan

Kabag Hukum Pemkab Samosir Lamhot Nainggolan.

Samosir, hetanews.com - Konsinyasi atau penitipan pembayaran melalui pengadilan ditempuh Panitia Pengadaan Tanah pada Pembangunan Alur Tano Ponggol di Danau Toba.

Hal tersebut dilakukan karena adanya sengketa sesama warga dan juga Pemkab Samosir terkait kejelasan tanah. Salah satu dokumentasi panitia pada sengketa tanah antara Sotar, Sugar, Saur dan Pemkab Samosir.

Kabag Hukum Pemkab Samosir, Lamhot Nainggolan memberikan komentar adanya sebidang tanah di Tano Ponggol yang merupakan milik pemerintah. Dan jika ada pihak lain mengklaim sebidang tanah tersebut adalah miliknya, harus membuktikannya. 

"Siapa yang merasa berhak, harus membuktikan. Nantinya itu milik siapa adalah putusan pengadilan. Yang jelas kita harus akui itu milik pemerintah," ujar Lamhot Nainggolan, kepada awak media di ruang kerjanya. Rabu (14/2/2018).

Lamhot menambahkan, digelar rapat pada Selasa (13/2/2018), panitia membahas terkait sebidang tanah di Alur Tano Ponggol, termasuk pembayaran bangunan dan tanaman di atas tanah yang diklaim milik pemerintah tersebut jika memiliki surat hak kepemilikan untuk dibayarkan. 

"Sudah kami bahas dalam rapat. Bahwa bangunan dan tanaman milik Sotar Naibaho dibayarkan, sementara ganti rugi tanah dititip di Pengadilan," ungkap Lamhot.

Asisten I Pemkab Samosir Mangihut Sinaga yang juga bertepatan di ruangan Kabag Hukum di Kantor Bupati Samosir, itu juga memberikan komentar untuk membayarkan rumah dan tanaman milik Sotar Naibaho jika lengkap Surat Keterangan Hak Milik.

Untuk diketahui, sengketa sebidang tanah di Alur Tanah Ponggol antara Sotar, Sugar, Saur dan Pemkab Samosir tersebut telah ditempati oleh Sotar Naibaho selama 30 tahun lamanya dan mendirikan beberapa bangunan termasuk rumah huninya, serta menanam beberapa jenis tumbuhan.

Sotar Naibaho memberikan pengakuan bahwa tanah yang diusahainya adalah milik pemerintah.

Penulis: abidan. Editor: aan.