HETANEWS

Harga Jagung Anjlok, Bupati Karo Berikan Solusi

Komunitas petani jagung, di Karo yang diprakarsai Tekad Brahmana, Sapta Sebayang dan Sarjana Sinulingga, mengadukan keluh kesah petani ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) RI Perwakilan Medan, Ramli Simanjuntak dan Bupati Karo, Terkelin Brahmana, Rabu (21/2/2018), di Kantor KPPU Medan, Jalan Gatot Subroto no. 148 Medan. (foto/charles)

Karo, hetanews.com - Harga komoditas jagung anjlok, di Kabupaten Karo yang merupakan salah satu daerah sentra produksi jagung di Sumatera Utara.

Kondisi itu, membuat komunitas petani jagung, di Karo yang diprakarsai Tekad Brahmana, Sapta Sebayang dan Sarjana Sinulingga, mengadukan keluh kesah petani ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) RI Perwakilan Medan, Ramli Simanjuntak dan Bupati Karo, Terkelin Brahmana, Rabu (21/2/2018), di Kantor KPPU Medan, Jalan Gatot Subroto No 148 Medan.

Belum adanya kemampuan solusi yang cepat atas permasalahan harga jagung di Karo yang menyebabkan rendahnya produktifitas lahan dan tanaman serta pendapatan para petani. Yang diperparah lagi dengan faktor pasca panen karena harga sering anjlok atas permainan kualifikasi dan persediaan hasil panen dari para tengkulak dan penampung.

Perwakilan komunitas petani jagung Kabupaten Karo, Tekad Brahmana, mengeluhkan bahwa ada banyak kendala para petani, seperti permasalahan pupuk, benih tanaman pangan dan permasalahan pemasaran hasil pertanian, khususnya di wilayah Kecamatan Tigabinanga.

“Kita menginginkan adanya solusi yang cepat dari pemerintah terkait permasalahan-permasalahan tersebut,” ujarnya.

Menanggapi hal itu, Bupati Terkelin mengutarakan, bahwa Pemkab Karo akan membuat program kedepan untuk meningkatkan indeks pertanaman, seperti mengurangi dampak perubahan iklim, perluasan areal tanaman baru (PATB), bantuan sarana dan prasarana dan pemberdayaan kelembagaan pertanian.

"Permasalahan komoditas jagung inilah yang akan dicarikan solusi karena fakta dilapangan harga jual tidak sesuai dengan HPP (Harga Pembelian Pemerintah) dan panjangnya jalur distribusi serta belum adanya program kemitraan atau MoU pada komoditi jagung di Propinsi Sumatera Utara," ujarnya di sela-sela rapat monitoring komoditas jagung, di Kantor KPPU Medan.

Sementara Wakil Ketua Komisioner KPPU Jakarta, Saidah Sakwan mengatakan, solusi yang dapat dilakukan dengan cara harga jual disesuaikan dengan HPP, memotong jalur distribusi dengan cara membuat perjanjian kerjasama (MoU) atau program kemitraan komoditas jagung, di Propinsi Sumatera Utara, khususnya Kabupaten Karo.

“Misalnya kemitraan industri pakan dengan kelompok tani, karena sesuai amanah UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Kontrak Kerja dan UU Nomor 20 Tahun 2008 jo PP Nomor 17 Tahun 2013 mendukung sebagai payung hukum,” ujarnya.

Hadir dalam acara monitoring komoditas jagung tersebut, Sariati Terkelin Brahmana, Kepala Bappeda, Nasib Sianturi, Kadis PUPR, Paten Purba dan Kadis Pertanian, Sarjana Purba.

Penulis: charles. Editor: gun.