Medan, hetanews.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumut, menggelar musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut 2018, di Kantor Bawaslu Sumut, Jalan Adam Malik, Medan, Selasa (20/2/2018).

Musyawarah ini dilakukan atas adanya gugatan dari pasangan calon JR-Ance atas KPU Sumut yang tidak meloloskan mereka dalam Pilgub Sumut. Musyawarah gugatan sengketa Pilgub Sumut ini diketuai majelis hakim, Herdy Munthe, Syafrida R Rasahan dan Aulia Andre.

Selain itu, juga dihadiri Ketua KPU Sumut, Mulia Banurea dan komisioner lainnya, Benget Silitonga, Yulhasni, dan Iskandar Zulkarnain serta Sekretaris KPU, Maruli P.

Dalam nota gugatannya, tim kuasa hukum JR-Ance, Hermansyah, Liberty Sinaga, Ikhwaluddin Simatupang, Jony Silitonga, Dingin Pakpahan dan Kadirun Sah mengungkapkan, bahwa sikap termohon (KPU Sumut) mengabaikan surat Diknas adalah melanggar hukum.

Baca Juga: Polisi Kawal Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pilgubsu JR - Ance

Bahwa sesuai surat keterangan yang diterbitkan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, pada tanggal 19 Januari 2018, menyatakan ijazah tersebut telah dilegalisir JR Saragih secara sah. Namun surat yang ditembuskan ke KPU Sumut tidak sampai.

"KPU Sumut hanya menerima surat pemberitahuan legalisasi dari Diknas DKI dan hanya ditandatangani sekretaris. Dalam surat itu dinyatakan bahwa legalisasi ijazah JR Saragih tidak sah, dan itu yang menjadi pegangan KPU Sumut menyatakan JR Saragih tidak memenuhi syarat (TMS) menjadi calon Gubernur pada Pilgubsu 2018," katanya.

Pemohon juga mempertanyakan termohon (KPU Sumut) tentang adanya dua surat, yakni ditandatangani Kadis dan Sekretaris. "Mana yang diakui. Apa mungkin surat Kepala Dinas Pendidikan DKI tidak diakui keabsahannya, ketimbang surat yang diterbitkan sekretaris," ujarnya.

Sementara itu, musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2018 ini akan dilanjutkan kembali, pada 23 Februari 2018 mendatang.