Siantar, hetanews.com - Pengaduan Komunitas Peduli Aparatur Sipil Negara (Kompasn), terkait permasalahan pengukuhan akibat dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 yang menjadi Perda Nomor 1 Tahun 2017 yang dianggap tidak sesuai dengan peraturan tersebut, masih terus bergulir.

Dan sebelumnya, permasalahan ini memang selalu tertunda-tunda dibahas oleh DPRD Kota Siantar melalui Komisi I. 

Ditanya kelanjutan permasalahan tersebut, Ketua Komisi I, Hotman Kamaludin Manik, Selasa (20/2/2018) menyebutkan, pihaknya akan memanggil Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Siantar pada besok hari, Rabu (21/2/2018).  "Besok akan kita panggil jam 10 pagi, "katanya. 

Adapun agenda yang akan dibahas, kata Hotman, untuk mempertanyakan permasalahan terkait pengukuhan tersebut.

"Kenapa bisa seperti ini (ada pengaduan dari Kompasn), bagaimana kalian (BKD) melakukan pengukuhan itu, kenapa kalian dianggap tidak sesuai dengan peraturan," katanya. 

Baca Juga: Terkuak!!! Surat Pengaduan Kompasn Terendap di Sekretariat DPRD Siantar

Sekedar informasi, sebelumnya masalah ini berawal dari adanya pengaduan dari Kompasn yang mengadukan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Kemudian KASN sudah mengeluarkan rekomendasi, terkait pengaduan Kompasn tersebut yang mengusulkan agar 13 orang anggota Kompasn, dikembalikan atau menjadi prioritas dalam mengisi jabatan di lingkungan Pemko Siantar.