Medan, hetanews.com - Pasangan Bakal Calon (Balon) Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Sumatera Utara, JR Saragih dan Ance Selian telah melaporkan dan memasukkan gugatannya ke Bawaslu Sumatera Utara.

Ini terkait tidak ditetapkannya pasangan tersebut untuk bertarung di Pilkada Sumut 2018. Bawaslu pun siap memeriksa KPUD Sumatera Utara.

Ketua Bawaslu Sumut, Safrida Erasahan mengatakan pihaknya harus meneliti, menelaah dan mendalami atas laporan dari pasangan JR Saragih dan Ance, sehingga bisa diketahui titik persoalan utamanya termasuk persoalan administrasi.

Tetapi, Bawaslu menegaskan pemeriksaan berkas selama 3 hari untuk melihat, dan jika belum lengkap maka akan diperbaiki kembali, untuk sengketa ada masa perbaikan dan untuk masa proses penyelesaian sendiri selama 12 hari kalender.

“Dengan adanya pelaporan ini maka kita akan periksa KPUD Sumut apakah ada potensi pelanggaran pidana atau tidak yang mungkin dilakukan oleh terlapor. Dalam hal ini KPUD Sumut harus kita teliti dengan baik dan benar, apakah laporan tersebut ada pelanggaran pidana atau pelanggaran kode etik atau persoalan administrasi, tentu harus dipelajari secara mendalam. Setelah itu dikaji baru ditentukan masuk kemana. Baik dari sisi laporan, ketepatan isi laporan, bukti laporan dan saksi yang diajukan,” bebernya di Medan, Rabu (14/2/2018).

Ditambahkannya, untuk pelanggaran administrasi ada dua penyelesaiannya yakni pertama melalui ajudikasi dan kedua ada langsung melalui kajian klarifikasi. Namun, soal sengketa tergantung dari kebutuhan musyawarah sengketa itu sendiri jika diperlukan ada perintah klarifikasi maka tentu pihak Bawaslu akan perintahkan untuk klarifikasi.

“Dalam objek sengketa adalah keputusan KPU Sumatera Utara, tentu kita teliti, telaah barulah digali lebih dalam. Termasuk latar belakang dikeluarkan putusan tersebut oleh KPUD Sumut. Apa yang menjadi dasar utama KPU Sumut mengeluarkan putusan tersebut,” urainya.

Sementara itu, tim kuasa hukum JR Saragih dan Ance melalui Iwaluddin Simatupang menuturkan, adanya keberatan soal keputusan KPUD Sumut mengenai tidak ditetapkan keduanya sebagai pasangan calon yang sah. Padahal, semua dokumen yang diserahkan oleh JR Saragih dan Ance telah memenuhi syarat.

“Ketika pendaftaran maka klien kami sudah menyerahkan ijazah Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), S1, S2 dan S3. Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 maka ijazah terakhir yang diserahkan dan harus digunakan, tetapi pada keputusan KPUD Sumut ijazah SMA yang digunakan. Kita melihat, bahwa klien kami sudah memenuhi syarat,” tegasnya.

Kemudian, tim kuasa hukum juga menegaskan, bahwa persoalan legalisir maka JR Saragih dan Ance sudah melakukan prosedur dan menjalankan peraturan yang baik dan benar. l

“Kedua klien kami selalu mematuhi aturan dari KPUD Sumut, di mana surat yang diterima dari Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta tanggal 19 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta sebelum berakhirnya masa perbaikan tanggal 20 Januari 2018,” tukasnya.