HETANEWS.COM

Masalah Pembangunan Bandara Labusel Makin Hangat

Rencana Lahan Bandara Labusel, di Desa Hajoran. (foto/Bangun Hasibuan)

Labusel, hetanews.com - Gonjang ganjing penolakan pembangunan bandara di Desa Hajoran, Kelurahan Langgapayung, Kecamatan Sei Kanan, Kabupaten Labusel, semakin hangat.

Pasalnya, Bupati Labusel mengatakan, tidak ada warga Labusel yang menolak rencana ganti rugi lahan dan pembangunan bandara yang terletak di Desa Hajoran itu. Kalaupun ada, itu ditudingnya adalah warga luar Kabupaten Labusel. 

"Seluruh warga Labusel sangat mendukung pembangunan bandara ini. Dan kalaupun ada yang menolak, itu jelas bukan warga Labusel karena kita tidak melihat identitas mereka,"ujarnya saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (14/2/2018), usai mengikuti acara deklarasi Panwaslih se Labuhanbatu Raya, di Lapangan Ika Bina Rantauprapat. 

Menurutnya, Desa  Hajoran merupakan lokasi yang  sangat layak  dibangun bandara, dibandingkan daerah lain yang ada di 5 Kecamatan di Kabupaten Labusel.

"Hanya itu kawasan yang milik masyarakat. Selainnya, itu masuk wilayah HGU perusahaan perkebunan yang ada di wilayah Kabupaten Labusel,"ujarnya.

Sebelumnya, rencana pembelian lahan untuk pembangunan bandara di atas lahan  seluas lebih kurang 236 H, tepatnya di Desa Hajoran, Kelurahan Langgapayung, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labusel, disoal.

Pasalnya, warga yang mengatasnamakan IPL  (Ikatan Pemuda Labusel), menganggap pembelian lahan itu sangat diskriminatif.

"DPRD Labusel diminta menghentikan pembelian tanah untuk pembangunan bandara karena memakai anggaran yang berlebihan mencapai Rp25 milyar, dan Pemkab Labusel jangan ada diskriminisasi setiap mengadakan pembangunan,”ujar Hasby Juadi saat orasi, di depan Kantor DPRD Labusel, bersama massa IPL, kemarin.

Menurut mereka,  kebijakan Pemerintah yakni DPRD dan Pemkab Labusel untuk pembelian lahan dengan nilai Rp 25 M yang dianggarkan pada RAPBD TA 2018 Kabupaten Labusel sarat kepentingan penguasa, sehingga sangat mencerderai masyarakat

"Kalau ditinjau dari segi kelayakan masih banyak lokasi yang dapat dimanfaatkan untuk lokasi pembangunan bandara itu. Ya, kenapa gak dibangun di Kotapinang aja selaku ibukotanya Kabupaten Labusel,"ujar pendemo. 

Selain menyorotin lahan bandara, massa IPL juga menyoroti besarnya dana yang digelontorkan kepada pengurus Majelis Taklim Nurhasanah (MTN)  Labusel. 

"Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terhormat, juga segera memanggil pengurus Majelis Taklim Nurhasanah (MTN) Kabupaten Labuhanbatu Selatan, tentang penggelembungan anggaran setiap tahunnya dan kemana saja anggaran sebelumnya dipergunakan, dan kami meminta kepada Kajari segera memeriksa pengurus Majelis Taklim Nurhasanah,"harap mereka.

Aksi damai ini dikawal ketat oleh petugas Satpol PP. Didepan pintu gerbang DPRD Labusel, pengunjuk rasa juga menginginkan tuntutan dan aspirasi mereka ditanggapi Ketua DPRD.

Akhirnya Ketua DPRD Labusel, Jabaluddin dan Wakil Ketua, Syahdian Purba serta H Zainal Harahap menjumpai massa.

”Pemkab Labuhanbatu Selatan jangan melakukan pembodohan terhadap masyarakat,”tegas Ketua Ikatan Pemuda Labuhanbatu Selatan, Yazid Alvaro Hasibuan.

H Zainal Harahap, Anggota DPRD Labusel dari PDI Perjuangan, memberikan tanggapan kepada para pengunjuk rasa.

“Kami sebenarnya terus mengumandangkan suara seperti  ini, di sidang pembahasan RAPBD dan sampai detik ini masih alot. Semua akan kita tampung dan kami meminta 6 orang perwakilan untuk ikut dalam pembahasan dan kalian minta alasannya nanti dengan pihak pemerintah,”jawab Zainal. 

Penulis: tim. Editor: gun.

Daftarkan diri Anda sebagai anggota Heta News untuk selalu mendapatkan buletin berita populer langsung di kotak surat elektronik Anda!

Berlangganan

Daftarkan diri Anda sebagai anggota Heta News untuk selalu mendapatkan buletin berita populer langsung di kotak surat elektronik Anda!

Berlangganan