HETANEWS.COM

RSVI Dilapor Ke Polres Siantar, Ini Penyebabnya

Siantar, hetanews.com - Lembaga Bantuan Hukum Perjuangan Keadilan (LBH PK) resmi membuat laporan dugaan tindak pidana yang dilakukan Rumah Sakit Vita Insani (RSVI) Kota Siantar akibat melakukan penelantaran terhadap pasien bernama Holmes H Nababan.

Rumah Sakit yang beralamat di Jalan Merdeka, Kecamatan Siantar Timur itu dilaporkan ke Polres Siantar, Rabu (14/3/2018). 

"Holmes diminta untuk membayar uang sebesar Rp 5 juta agar mendapat pelayanan kesehatan dari rumah sakit. Ini jelas tindak pidana penelantaran pasien yang dilakukan pihak rumah sakit," sebut Kepala Bagian Penanganan Perkara LBH PK, Reinhard Sinaga.

Menurutnya, sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 32 ayat 1 disebutkan dalam keadaan darurat fasilitas pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan kecacatan terlebih dahulu.

"Jika fasilitas pelayanan kesehatan tersebut  melanggarnya, maka ada sanksi pidana selama 2 tahun yang diatur di Pasal 32 ayat 2," papar Reinhard.

Selain di kedua pasal pamungkas tersebut, kata Reinhard, di pasal 23 ayat 4 juga disebutkan selama memberikan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 1, dilarang mengutamakan kepentingan yang bernilai materi.

"Dalam pasal ini, klien kami telah memenuhi unsur delik pidana tersebut. Dimana, dalam peristiwa hukum itu klien kami datang pada 6 Februari 2018 pukul 09.00 WIB dan telah resmi terdaftar sebagai pasien RSVI," tegasnya

Namun faktanya, kata Reinhard, dari mulai pukul 09.00-14.30 WIB, Holmes tidak ditangani pihak RSVI, sementara tulang jari-jari kelingking tangan sebelah kanannya sudah nyaris putus.

"Niatnya Holmes mau dioperasi karena jarinya mau putus. Namun hingga pukul 15.00 WIB, perbannya saja pun tidak diganti. Mirisnya ada pernyataan Rumah Sakit melalui salah seorang pegawai jika  kebiasaannya harus ada meletak uang Rp 5 juta agar bisa ditangani. Mendengar pernyataan itu, klien kami langsung pulang tanpa mendapat pelayanan apapun," kata Reinhard.

Sesuai ketentuan di pasal 5 ayat 1, tambah Reinhard, diatur tentang hak pasien untuk mendapat akses kesehatan, di mana setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan.

"Banyak aturan yang dilanggar dan ada sanksi pidananya. Makanya, kami melaporkannya, dengan harapan polisi dapat segera mendudukkan perkara pidana yang dialami Holmes.

Reinhard berharap, melalui persoalan ini agar tidak ada lagi masyarakat khususnya di Kota Siantar yang tidak mengerti akan haknya sebagai pasien untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dari seluruh Rumah Sakit dan tenaga medis lainnya seperti, perawat, bidan, dokter hingga psikiater.

Dirinya juga mengharapkan agar Wali Kota Hefriansyah segera turun mencek langsung pelayanan kesehatan di seluruh tingkatan yang ada di Siantar.

"Wali Kota jangan hanya diam, karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak khususnya di Siantar. Kita juga berharap agar Wali Kota mengevaluasi ijin operasi RSVI," paparnya mengakhiri.

Penulis: huget. Editor: aan.

Daftarkan diri Anda sebagai anggota Heta News untuk selalu mendapatkan buletin berita populer langsung di kotak surat elektronik Anda!

Berlangganan

Daftarkan diri Anda sebagai anggota Heta News untuk selalu mendapatkan buletin berita populer langsung di kotak surat elektronik Anda!

Berlangganan