Simalungun, hetanews.com - PT Purda Chasea Nola Prana, selaku rekanan Kemen PUPR dalam mengerjakan proyek SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) binaan PDAM Tirtauli Siantar, di wilayah Kabupaten Simalungun, mengabaikan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).

Padahal, mengacu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2012 tentang pelaksanaan SMK3, diketahui bertujuan untuk meningkatkan efektifitas perlindungan K3 dengan cara, terencana, terukur, terstruktur dan terintegritas.

Dan untuk mencegah kecelakaan kerja dan mengurangi penyakit, akibat kerja dengan melibatkan manajemen dan tenaga kerja.

Informasi dihimpun, Rabu (14/2/2018), proyek senilai Rp 28 miliar itu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran (TA) 2017 dan merupakan kegiatan multi years Kemen PUPR, dalam rangka mengganti pipa transmisi maupun pipa lainnya milik PDAM Tirtauli dan dikerjakan PT Purda Chasea Nola Prana, bermarga Ujung, orang kaya berat di Kabupaten Pakpak Bharat, selaku direktur perusahaan.

Akan tapi fakta di lapangan, kegiatan itu dikerjakan berbanding tak lurus. Alias hanya menanam pipa tanpa mengangkat pipa milik PDAM Tirtauli Siantar yang lama.

Miris lagi, pengerjaan penanaman pipa dilakukan tanpa lebih dulu menyirami pasir urug, sebagai pondasi pipa dan pada lapisan atas pipa sebelum ditimbun dengan tanah yang merupakan material bekas galian. Bahkan, PT Purda Chasea Nola Prana tidak menyediakan basecamp sebagai tempat penyimpanan atau penginapan.

Alat-alat kerja maupun tempat pemondokan para pekerja yang didatangkan dari Pulau Jawa. Efek dari galian yang dilakukan pada bahu jalan milik provinsi jurusan Siantar-Pematang Raya, Kabupaten Simalungun, selain menjebak kendaraan hingga nyaris terbalik dan menelan korban, disebabkan pemadatan kembali dilakukan tidak maksimal alias asal jadi.

Dan juga menyebabkan timbulnya drainase baru pada bekas galian.

Adanya parit baru pada sisi tepi badan jalan milik Provinsi Sumatera ini terjadi saat penghujan turun deras. Dan berulang terjebaknya roda kendaraan dan menyebabkan keretakan memanjang di badan jalan.

Diperparah lagi, terkait keterbukaan informasi spek maupun volume kegiatan yang diduga realisasi proyek terindikasi beraroma korupsi tersebut. Pihak PDAM Tirtauli Siantar setiap dikonfirmasi demi kepentingan publik acap saling lempar bola panas dengan alasan proyek merupakan kegiatan Kemen PUPR langsung.