Siantar, hetanews.com - Berkomitmen mengajak pemilih untuk menentukan pilihannya secara cerdas, berdasarkan visi, misi dan program kerja, bukan karena politik uang dan SARA, Panitia Pengawasan Pemilihan (Panwaslih) Kota Siantar melakukan deklarasi, Rabu (14/3/2018).

"Ini mendukung pengawasan dan penanganan pelanggaran terhadap politik uang dan politisasi SARA yang dilakukan oleh pengawas pemilu," sebut Ketua Panwaslih Siantar, Junita Lila Sinaga.

Ini disampaikan Junita saat deklarasi tolak dan lawan politik uang, politisasi SARA dalam Pilgubsu 2018, dihadapan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) seperti Wakil Wali Kota Siantar, Togar Sitorus, bersama Kapolres Siantar, Dandim 0207/Simalungun Letkol Inf Robinson Tallupadang, Ketua KPUD Siantar, Mangasi Tua Purba, dan mewakili Kajari, Kasipidum Albert Pangaribuan serta beberapa perwakilan partai politik (parpol), tokoh masyarakat, organisasi masyarakat dan berbagai elemen masyarakat di halaman Parkir Pariwisata, Jalan Merdeka.

Deklarasi tolak dan lawan politik uang, politisasi SARA dalam Pilgubsu 2018 yang digelar Panwaslih Siantar. (foto/tom)

Junita menerangkan, politik uang tidak memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Melainkan mencederai integritas penyelenggaraan Pilgubsu. Sedangkan politisasi SARA berakibat masyarakat terkotak-kotak.

"Kita harus lawan bersama. Maka dari itu, tolak dan lawan politk uang pada Pilgub 2018 ini. Mengingat politik uang dan politisasi SARA, merupakan ancaman besar bagi demokrasi dan kedaulatan rakyat," katanya.

Selanjutnya perwakilan parpol, bersama-sama membacakan deklarasi. Isi deklarasinya, "Mengawal pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, tahun 2018 dari praktik politik uang dan politik SARA karena merupakan ancaman besar bagi demokrasi dan kedaulatan rakyat. 

Tidak menggunakan politik uang dan SARA dalam mempengaruhi pilihan pemilih. Mengajak pemilih menentukan pilihan yang cerdas berdasarkan visi, misi, dan program kerja bukan berdasarkan politik uang dan SARA. Mendukung pengawasan dan penanganan terhadap politik uang dan politisasi SARA yang dilakukan pengawas pemilu. 

Komisioner Panwaslih Siantar saat deklarasi tolak dan lawan politik uang, politisasi SARA dalam Pilgubsu 2018. (foto/tom)

Tidak melakukan intimidasi, ujaran kebencian, kekerasan atau aktivitas dalam bentuk apapun yang dapat mengganggu proses penanganan pelanggaran praktik politik uang dan SARA."

Pada saat pembacaan deklarasi tersebut, 2 parpol, yakni Partai Gerindra dan Berkarya, juga meminta agar penyelenggara Pemilu untuk netral.

Seperti yang dikatakan oleh Ketua DPC Partai Gerindra Kota Siantar, Netty Sianturi yang mengharapkan agar penyelenggara untuk netral.

"Kita juga meminta agar KPU dan Panwas juga menjaga netralitas mereka, tidak pilih-pilih bulu," kata Netty.