Kapolres Labuhanbatu Hadiri Deklarasi Lawan Politik Uang dan Politisasi SARA

Kapolres Labuhanbatu AKBP Frido Situmorang saat melepaskan balon.(foto/fendi)

Labuhanbatu,hetanews.com - Kapolres Labuhanbatu, AKBP Frido Situmorang, menghadiri acara deklarasi tolak dan lawan politik uang dan politisi SARA, di Lapangan Ika Bina Rantauprapat, Rabu (14/2/2018).

Acara ini juga dihadiri para Bupati yang mewakili dari 3 kabupaten yaitu, Labuhanbatu, Labuhanbatu Selatan dan Labuhanbatu Utara, serta Dandim 0209 Labuhanatu, Kajari Labuhanbatu, Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat, Ketua KPUD Labuhanbatu, Ketua Panwaslih Labuhanbatu dan para Ketua Partai se- Labuhanbatu Raya.

Dalam sambutannya, Frido menyampaikan, perkembangan situasi wilayah hukum Polres Labuhanbatu sampai saat ini aman dan kondusif.  Namun memasuki masa kampanye, pada 15 Februari, suhu politik semakin meningkat.

"Tahapan kampanye biasanya akan banyak ditemukan pelanggaran pilkada dan pelanggaran tindak pidana yang dilakukan para tim sukses, relawan dan pendukung cakada/cawakada. Namun biasanya sering terjadinya curi start kampanye, membawa anak dibawah umur, kampanye terselubung, kampanye hitam, dan politisasi SARA, berupa hoax," jelas Frido.

Makanya, Frido meminta kepada seluruh pihak untuk menghindarkan politik uang dan politik SARA, demi mewujudkan kelancaran Pilgubsu di wilayah Labuhanbatu Raya.

"Apabila ada ditemukan politisasi SARA, maka akan diproses sesuai dengan UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis serta tindakan ketika ujaran kebencian telah menyebabkan terjadinya konflik sosial," tegasnya. 

Apabila Polres Labuhanbatu, ujar Frido, kasus politik uang khususnya di masa kampanye, maka akan diproses dengan UU 08 Tahun 2005 yang mengatur sanksi pidana politik uang.

"Bila melakukan menyebarkan informasi palsu atau hoax di dunia maya, mewarnai tahap pilkada di wilayah ini, maka akan diproses dengan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE)," tegasnya.

Sementara itu, Bupati Labusel, Wildan Aswan Tanjung menyebutkan, saat ini akan memasuki Pilkada serentak 2018 yang diikuti 171 daerah terdiri dari 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten, dan khusus Sumatra Utara diikuti 33 kabupaten/kota yang bertujuan untuk memilih pimpinan yang amanah.

"Kami berkomitmen mendukung sepenuhnya pelaksanaan pilgubsu. Pemerintah Labusel siap mendukung deklarasi politisi uang dan SARA. Kami juga berharap kepada panitia pelaksana pemilu berkoordinasi dengan baik kepada pemerintah dan segala komponen," pintanya.

"Mari kita bekerja sama agar terwujud pelaksanaan pilgubsu secara aman dan kondusif. Mari ajak tetangga dan keluarga untuk datang ke TPS memberikan hak suarnya, dan apabila warga yang belum mempunyai kartu tanda pemilih, segera dari sekarang daftar kan kepada masing -masing kepala desa, lurah," timpalnya.

Kunci berjalannya demokrasi pemilu adalah pada panitia pemilu dalam hal ini Panwaslih dan KPU. Selaku bangsa Indonesia, mari dalami bersama makna kebersamaan ini sebagai satu kesatuan dan mempunyai hak yang sama di mata hukum dan di mata NKRI.

"Mudah-mudahan dengan diadakannya Satgas Nusantara oleh kepolisian Republik Indonesia, pemilu Gubernur Sumut akan berjalan aman dan kondusif terkhusus di wilayah hukum Kabupaten Labuhanbatu, Selatan, dan Utara," jelasnya.

Penulis: Fendi. Editor: gun.