Sun 20 May 2018

JPPR Sumut Minta Calon Kepala Daerah Jujur Laporkan Dana Kampanye

Koordinator JPPR Sumatera Utara, Darwin Sipahutar.

Medan, hetanews.com - Integritas pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 di Sumatera Utara menjadi lebih baik dapat diukur dari tingkat kejujuran dari calon Gubernur, Bupati dan Wali Kota saat melaporkan dana awal kampanye, sumbangan dana kampanye dan laporan pengeluaran saat kampanye berakhir nanti.

Pendapat ini dilontarkan Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR) Sumatera Utara, Darwin Sipahutar, melalui surat elektronik, Rabu (14/2/2018).

Menurutnya, laporan dana awal kampanye ini merupakan fokus Calon Kepala Daerah, karena diatur dalam Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

“Pasangan Calon Kepala Daerah harus mentaati kewajiban yang mesti mereka penuhi. Yaitu, menyampaikan laporan awal dana kampanye kepada KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota. Ini sesuai dengan Pasal 75 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2015 jo Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017 diberikan pada 14 Februari 2018 dan diumumkan KPU pada 15 Februari 2018,” papar Darwin. 

Pihaknya juga meminta Bawaslu Sumut dan jajarannya agar betul-betul serius mengawasi secara ketat pelaporan dana kampanye ini. Artinya jika sampai pukul 18:00 WIB, Rabu (14/2/2018), para Calon Kepala Daerah yang melaksanakan Pilkada Serentak di 8 Kabupaten/Kota belum juga melaporkan dana kampanyenya, maka Bawaslu dan jajarannya harus menindak tegas. 

Berkaitan dengan Calon Bupati Batubara Harry Nugroho yang mau mengundurkan diri sejak dan sesudah tahapan berjalan, Darwin menilai, wajib harus mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu UU Nomor 8 Tahun 2015 untuk menyerahkan laporan dana awal kampenyenya. 

“Jangan sampai Calon Kepala Daerah menganggap laporan dana kampanye ini hanya sebagai syarat formal biasa saja, lalu melaporkan asal-asalan juga. Transparansi dan akuntabel menjadi syarat untuk mengukur kemampuan keuangan maupun pengeluaran saat start awal kampanye pada 15 Februari 2018. Selain itu, sumbangan dana kampenye juga menjadi sorotan jika Calon Kepala Daerah tidak patuh maka sanksinya harus didiskualifikasi oleh KPU,” papar Darwin mengakhiri.

 

Penulis: tim. Editor: Aan.