HETANEWS.COM

Panwaslih Asahan Deklarasi Tolak dan Lawan Politik Uang serta Politisasi SARA

Pelepasan burung merpati sebagai tanda komitmen tolak dan lawan politik uang politisasi SARA untuk Pilkada 2018 yang berintergritas. (foto/ardiansyah)

Asahan, hetanews.com - Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Asahan deklarasikan tolak dan lawan politik uang, serta politisasi Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA) untuk Pilkada 2018 yang berintergritas dilaksanakan di Lapangan Adi Pradhana, Kisaran, Rabu (14/2/2018). 

Kegiatan itu turut dihadiri Wakil Bupati Asahan Surya, Kapolres AKBP Kobul Syahrin Ritonga , Ketua KPUD, Darwis Sianipar, perwakilan pengurus partai, Tokoh Agama dan Etnis, seluruh Panwaslih Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan serta beberapa organisasi massa 

Ketua Panwaslih, M Irfan Islami Rambe saat membacakan pidato Badan pengawas Pilihan Umum (Bawaslu) mengajak partai politik mendeklarasikan tolak dan lawan politik uang dan politisasi SARA untuk Pilkada Serentak 2018 yang berintegritas.

 "Komitmen bersama ini menjadi kunci bagi kita semua untuk secara bersama-sama menciptakan setiap tahapan bebas dari pengaruh politik transaksional dan penggunaan SARA dalam kampanye Pilkada," kata Irfan.

Menurut Irfan, tidak menggunakan politik uang dan SARA dalam mempengaruhi pilihan pemilih tapi mengajak menentukan pilihan yang cerdas berdasarkan visi, misi, dan program kerja, bukan karena politik uang dan SARA. 

"Mendukung pengawasan dan penanganan terhadap politik uang dan politisasi SARA yang dilakukan pengawas pemilu. Tidak melakukan intimidasi, ujaran kebencian, kekerasan, atau aktivitas dalam bentuk apa pun yang dapat mengganggu proses penanganan pelanggaran praktik politik uang dan SARA," sebut Irfan saat membacakan pidato Ketua Bawaslu Pusat.

Irfanmenyampaikan bahwa politik uang dan politisasi SARA merupakan hambatan dalam mewujudkan Pilkada berkualitas. Maka semua elemen bangsa, khususnya yang terlibat dalam Pemilu harus menyatakan perlawanan pada politik uang.

"Sebab, praktik politik uang menciptakan potensi tindakan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di mana politisasi SARA berpotensi mengganggu persaudaraan dalam negara kesatuan Indonesia," ujarnya.

Sementara itu di lokasi kegiatan terlihat pengurus partai menyatakan komitmen untuk menolak politik uang dan SARA. Juga pembubuhan cap telapak tangan yang dilakukan Wabup, Kapolres, Tokoh Agama, Etnis perwakilan partai politik juga beberapa organisasi massa.

Penulis: heru. Editor: aan.

Daftarkan diri Anda sebagai anggota Heta News untuk selalu mendapatkan buletin berita populer langsung di kotak surat elektronik Anda!

Berlangganan

Daftarkan diri Anda sebagai anggota Heta News untuk selalu mendapatkan buletin berita populer langsung di kotak surat elektronik Anda!

Berlangganan