Tebingtinggi, hetanews.com - Deklarasi tolak dan lawan politik uang serta politisasi Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA) di Kota Tebingtinggi, Rabu (14/2/2018).

Ketua Panwaslu Tebingtinggi, Marwan mengatakan, kegiatan ini berjalan untuk mensukseskan Pilgubsu 2018.

"Panwaslu bekerja tanpa pamrih dan selalu bertindak sesuai hukum dan peraturan berlaku," ungkap Marwan di Anjungan Sri Mersing.

Sementaa Kapolres Tebingtinggi, AKBP Sunadi mengatakan, deklarasi ini sangat bagus di zaman now, sehingga wajib mendukung dan sudah ada pos masing-masing.

"Kita sudah ada 2 Pos Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), sebab wilayah hukum kita ada di 2 Pemerintahan yaitu Pemkab Serdang Bedagai (Sergai) dan Kota Tebingtinggi," sebut Sunadi.

Dia juga menuturkan, pilihan boleh beda dan hindari politik uang apalagi mempercayai berita hoax.

"Siapa pun terpilih wajib kita mendukung untuk memimpin Provinsi Sumut," harap Kapolres.

Sementara itu, Wali Kota Umar Zunaidi Hasibuan mengatakan, Pemko Tebingtinggi mendukung program ini. Menurutnya, pandangan-pandangan miring harus dijauhkan yaitu politik uang dan SARA, karena hal ini merupakan penjajahan.

"Politik uang bila terjadi akan terpilih orang yang tidak berkwalitas. Kita harus profesional untuk lebih baik kedepan menyambut Pilgubsu," papar Umar.

Lanjutnya, Panwaslih harus bekerja jujur dan transparan untuk dipertanggungjawabkan. Kepada KUD, Umar meminta harus menjadwalkan kampanye dengan baik melalui koordinasi dengan instansi terkait dan jangan ada merasa dirugikan.

Tampak hadir mewakili Dandim 0204/DS .Mayor R Sinaga, mewakili Kajari, Ketua KPUD, Anggota DPRD Pahala Sitorus, Ketua MUI, Dalil Harahap dan para pengurus partai politik (parpol).

Selanjutnya perwakilan partai berikrar untuk menolak segala politik uang dan politisasi SARA. Ini ditegaskan Sekretaris Partai Nasdem, Hendry Rivai, Ketua PPP Abduh  Hasibuan, Sekretaris PAN Fahmi Tanjung, Ketua PKPI  Ridho Naibaho dan partai lainnya.