HETANEWS.COM

Bupati Karo: Jika Terjadi Kebakaran Hutan, Dandim dan Kapolres akan Dicopot

Bupati Karo, Terkelin Brahmana saat bersama Kapoldasu, menghadiri undangan dari Presiden RI, Joko Widodo, di Istana Negara untuk mendengarkan pengarahan tentang pencegahan kebakaran hutan dan lahan tahun 2018.

Karo, hetanews.com - Dalam rangka optimalisasi upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Bupati Karo, Terkelin Brahmana didampingi Kepala Bappeda, Nasib Sianturi, Selasa (6/2/2018), pukul 09.00 WIB, menghadiri undangan dari Presiden RI, Joko Widodo, di Istana Negara untuk mendengarkan pengarahan tentang pencegahan kebakaran hutan dan lahan tahun 2018.

Menindaklanjuti arahan Presiden, Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KemenLHK) bersinergi dengan berbagai pihak, diantaranya TNI, Polri dan BNPB dan lembaga lainnya untuk melaksanakan upaya-upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

Upaya pencegahan dilakukan untuk mencegah agar tidak munculnya titik api dan menekan tingkat bahaya Karhutla utamanya di provinsi rawan, di Sumatera, seperti Tongging dan Hutan Bukit Barisan di Kabupaten Karo.

“Dalam pengarahan Presiden tadi, Kabupaten Karo termasuk salah satu daerah rawan kebakaran. Untuk itu, kita diarahkan agar bisa menjaga dan mencegah kebakaran,” ujar Bupati, di sela-sela mengikuti kegiatan Rakor Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.

Bupati Karo, Terkelin Brahmana, di Istana Negara untuk mendengarkan pengarahan tentang
pencegahan kebakaran hutan dan lahan tahun 2018.

Oleh sebab itu, bersama TNI/Polri di Karo akan terus bersinergi guna mencegah kebakaran hutan dengan tetap berkordinasi ke tingkat Kehutanan Propinsi untuk melakukan Patroli Terpadu Pencegahan Karhutla yang telah terbentuk tahun lalu yaitu tahun 2017.

Sementara,  sambung Bupati lagi, terkait patroli terpadu tersebut, telah disusun oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kelembagaan dengan upaya penanganan dampak bencana dan lahan. Yang mengedepankan prinsip deteksi dini, sosialisasi pemberitahuan kepada masyarakat, data kemutakhiran, tanggap bencana dan sinergitas antar lembaga serta masyarakat tingkat desa.

“Sesuai arahan Presiden, maka ditekankan agar jajaran wilayah yang rawan kebakaran agar meningkatkan pengawasan dan patroli. Ini sangat perlu supaya tidak terjadi kebakaran hutan, yang dampaknya sangat luas bagi masyarakat. Ini hanya penegasan ulang, karena tahun 2016 dan tahun 2017 sudah jelas aturannya. Bagi wilayahnya terjadi kebakaran hutan, sanksinya sudah jelas. Pertama Kapolres dan Dandimnya akan dicopot. Oleh sebab itu, penekanan ulang ini supaya dipedomani," ujar Terkelin Brahmana dalam rilisnya sewaktu keluar dari ruang rapat istana.

Penulis: charles. Editor: gun.

Daftarkan diri Anda sebagai anggota Heta News untuk selalu mendapatkan buletin berita populer langsung di kotak surat elektronik Anda!

Berlangganan

Daftarkan diri Anda sebagai anggota Heta News untuk selalu mendapatkan buletin berita populer langsung di kotak surat elektronik Anda!

Berlangganan

Aplikasi Heta News sudah tersedia di Google Play Store. Silakan pasang di ponsel pintar Anda!