HETANEWS

Realisasi Proyek SPAM Kemen PUPR Disoal Masyarakat Janggir Leto, Ini Alasannya

Tampak sejumlah elemen masyarakat Nagori Janggir Leto, Kecamatan Panei yang menyoal realisasi proyek Kemen PUPR tersebut. (foto/zai)

Simalungun, hetanews.com - Realisasi poyek Sanitasi Pengadaan Air Mineral (SPAM) PDAM Tirtauli Siantar, di Nagori Janggir Leto, Kecamatan Panei, sangat mengganggu masyarakat.

 Akibat penggalian pemasangan pipa tidak ada pengerasan, sehingga mengakibatkan jalan retak dan puluhan mobil terperosok hingga terbalik.

Keluhan itu diutarakan masyarakat Nagori Janggir Leto, terdiri dari Ketua Karang Taruna Nagori Janggir Leto, Luhut Gultom, LSM Panwas Tipikor, Hasudungan Simanjuntak, LSM Toppan RI, Donal Hutapea kepada awak medja saat di Kantor Camat Panei, Selasa (30/1/2018), sekira pukul 10.00 WIB.

Menurut masyarakat, semenjak pihak rekanan Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumaha Rakyat (Kemen PUPR), PT Purda Chasea Nola Prana melakukan penggalian tanah untuk pemasangan pipa transmisi tidak melakukan pemadatan tanah secara maksimal saat menimbun ulang, mengakibatkan puluhan kendaraan roda empat dan enam nyaris terbalik saat terperosok.

"Sudah sering terjadi mobil nyaris terbalik. Setahuku sudah lebih sepuluh kali. Karena terperosok di tanah penggalian yang hanya ditutup manual dengan tanah tanpa pengerasan. Dan akibat tak maksimal pekerasan juga penyebab retaknya badan jalan. Sementara jalan itu, baru diperbaiki," ungkap Hasudungan Simanjuntak.

Masyarakat Janggir Leto mengungkapkan, bahwa sangat mendukung adanya pembangunan yang memang dapat mensejahterahkan masyarakat. Namun, bila proyek SPAM mengganggu masyarakat dan pengguna jalan yang melintas, tentu sangat disayangkan dan wajar keberatan.

"Kami masyarakat Nagori Janggir Leto, Karang Taruna, Maujana, LSM Panwas Tipikor, LSM Toppan tentu keberatan karena meresahkan masyarakat dan ini tidak bisa ditolerir lagi. Kami menilai pihak rekanan Kemen PUPR dalam hal ini PT Purda Chasea Nola Prana dan PDAM Tirtauli kurang profesional," imbuh mereka.

"Kami tidak tinggal diam, harus serukan keluhan agar dikerjakan lebih baik, demi kepentingan bersama. Dan meminta kebijakan dari pemerintah agar pengerjaan itu menghasilkan hal yang positif dan bermanfaat dan tak mengganggu masyarakat banyak," kata mereka.

"Kita sudah mengetahui bersama apa yang sering terjadi, apakah hanya dilihat saja. Kami memohon kebijakan pemerintah seperti apa, juga PU provinsi agar pihak rekanan supaya mengerjakan pekerjaan dengan baik yang tidak mengganggu masyarakat. Kami masyarakat peduli terhadap lingkungan kami. Kalau tidak ada respon, kami terus suarakan ini. Kerjakanlah yang baik agar hasilnya juga lebih baik, "kritik mereka.

Penulis: zai. Editor: gun.

Ikuti Heta News di Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dan Google News untuk selalu mendapatkan info terbaru.