Siantar, hetanews.com – Pengacara, sekaligus kuasa hukum keluarga korban pembunuhan balita berumur 2.5 tahun, Sepriandi Saragih, resmi melaporkan 3 hakim Pengadilan Negeri (PN) Siantar ke Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA), atas dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim.

Pelaporan ketiga oknum hakim pasca memutus bebas terdakwa Mangara Tua Siahaan yang dituntut 15 tahun oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam perkara yang teregister di nomor 176/pid.sus/2017/pn pms.

Sementara itu, adanya pelaporan ke KY dan MA yang ditujukan terhadap para pengadil meja hijau itu, mendapat beragam tanggapan dari masyarakat. Seperti yang diutarakan Khairil kepada awak media, Senin (29/1/2018).

"Setuju (dilaporkan), karena biar terbuka kenapa dibebaskan (terdakwanya). Kalau bukan dia pelakunya lantas siapa yang membunuh anak itu," kata warga yang bermukim di Jalan Pattimura, Kelurahan Tomuan, Kecamatan Siantar Timur itu.

Warga lainnya menuturkan, adanya pengaduan terhadap ketiga hakim yang bertugas di PN Siantar tersebut untuk mencari keadilan yang sepatutnya oleh para pencari keadilan.

Ia menuturkan, sederetan kasus tindak pidana yang menyeret oknum hakim menjadi latar belakang warga kurang percaya terhadap independensi hakim menangani sebuah perkara.

"Bah, banyak (hakim ditangkap) ada karena suap, main perempuan dan pakai narkoba. Jadi sudah berkurang memang kepercayaan masyarakat sama hakim ini," katanya mengaku melihat berita-berita tersebut dari siaran televisi.

Baca Juga : 3 Hakim PN Siantar Diadukan ke KY dan MA, Menolak Berkomentar

Baca Juga : Buntut dari Vonis Bebas Mangara, 3 Hakim PN Siantar Diadukan ke MA dan Komisi Yudisial

Adapun majelis hakim yang menangani perkara pembunuhan Julio Sinaga, serta menjatuhkan vonis bebas terhadap terdakwa Mangara Tua Siahaan yakni, Fitra Dewi Nasution (hakim ketua), Fhytta Imelda Sipayung dan Simon Charles Pangihutan Sitorus, keduanya merupakan hakim anggota.

Sepriandi dalam siaran persnya beberapa waktu lalu menyatakan, dalam pertimbangannya memutus perkara hakim dimaksud tidak cermat diantaranya :

1.Hakim mengabaikan hasil visum et repertum. Intinya, bahwa kematian korban tidak wajar, sebab dijelaskan dalam hasilnya kematian korban adalah mati lemas karena adanya pendarahan dirongga tengkorak yang disebabkan kekerasan tumpul pada daerah kepala yang cenderung terjadi secara berulang 0 ulang. Termasuk ada ditemukan luka memar ditubuhnya yakni, wajah, dada, perut, punggung, bokong, tangan dan kaki. Serta patah pada ruas tulang punggung.

2. Majelis tidak berusaha dengan sungguh - sungguh menggali lebih dalam menemukan kebenaran materil berdasar fakta hukum dari alat bukti yang diajukan, termasuk kesaksian dari saksi yang diajukan JPU. Diantaranya, saksi Nersi Katarina Pardede yang intinya menyatakan, bahwa korban pernah cerita, bahwa terdakwa sering menganiaya korban. Saksi Sri Wahyuni yang intinya, bahwa korban jika bertemu terdakwa selalu diliputin rasa ketakutan dan saksi Rugito yang intinya pernah melihat terdakwa menusuk - nusuk korban pakai jarum.

Terakhir, tidak menggali lebih jauh atas kesaksian Putri Maharani yang mana saksi ini, jelas melihat kekejaman atas tindakan terdakwa terhadap korban di TKP. Namun kesaksiannya tidak dianggap majalis hakim. Dalam hal ini, hakim mengabaikan pasal 12 konvensi hak anak yang telah diratifikasi dengan Kepres No 36 tahun 1990 yang berbunyi : 1. Negara - negara pihak harus menjamin bagi anak yang mampu membentuk pendapat sendiri dst. 2. Untuk tujuan itu maka anak terutama harus diberi kesempatan untuk didengar pendapatnya dalam persidangan...dst.

"Mengacu pada pasal 184 KUHAP ayat 1, alat bukti sah adalah mencakup keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Intinya surat hasil visum diabaikan majelis,"tegasnya.

"Karena kasus ini, korbannya anak dan ada saksi yang masih dibawah umur yang melihat langsung perbuatan penganiayaan terdakwa. Harusnya dapat disumpah sebagai saksi, sepanjang alat bukti lain yang mendukungnya. Dan yang terakhir, sejatinya jika majelis yang memeriksa dan memutus perkara ini harusnya jika berani membebaskan terdakwa dan harusnya juga berani memerintahkan JPU/penyidik Polres Siantar mencari pelaku sebenarnya? Namun hal ini tidak dilakukan majelis hakim. Dimana kepastian dan keadilan hukum bagi korban dan keluarganya. Apakah, hukum tidak lagi berpihak bagi orang kecil atau miskin seperti keluarga Julio Sinaga. Apakah majelis hakim tidak memiliki nurani selaku ciptaan TYME,"ujarnya.

Dengan adanya laporan tersebut, Sepriandi mengharapkan segera ditindaklanjuti kedua lembaga kehakiman itu, sehingga dapat memberi kepastian hukum.

"Kami mintakan agar mahkamah agung dan komisi yudisial, segera menindaklanjuti laporan kami ini, demi terwujudnya keadilan dan kepastian hukum bagi korban atau keluarga klien kami,"ujarnya.