HETANEWS

Mundur Sebagai Bakal Calon Bupati Batubara, Harry Nugroho Menghilang

Ketua DPD PKS Batubara Ahmad Hadian usai berkonsultasi ke Kantor KPU Sumut, Jalan Perintis Kemerdekaan, Medan, Rabu (24/1/2018) lalu. Tribun Medan/Nanda

Medan, hetanews.com - Ketua DPD PKS Batubara, Ahmad Hadian mengatakan, sampai saat pihaknya belum dapat berkomunikasi dengan Bakal Calon Bupati Batubara 2018-2023 yang hendak mereka usung. Yakni RM Harry Nugroho.

Hadian mengatakan, keberadaan Harry belum diketahui pihaknya pascamengumumkan mundur dari proses pencalonan.

"Sampai hari ini kami belum bisa kontak dengan yang bersangkutan. Kita masih sedang terus mengupayakan jumpa," kata Hadian kepada Tribun Medan, Jumat (26/1/2018).

Seperti diketahui, Harry membuat heboh lantaran menyatakan mundur sebagai Bakal Calon Bupati Batubara 2018-2023 setelah melalui berbagai tahapan pendaftaran ke KPUD Batubara karena alasan tidak mendapat dukungan dari keluarga.

Sikap Harry ini membuat kaget empat partai pengusungnya. Yakni PKS, PAN, Hanura dan NasDem. Begitu juga yang dirasakan bakal calon wakilnya nanti, yakni Muhammad Syafii.

"Ya namanya mendadak, pasti kita shock, tapi kita tidak putus asa. Kami dengar partai pengusung kemarin rapat sampai malam," kata Syafii usai berkonsultasi ke Kantor KPU Sumut Jalan Perintis Kemerdekaan, Medan, Rabu (24/1/2018) lalu.

Ketua KPU Sumut Mulia Banurea mengatakan, konsultasi yang dilakukan partai pengusung Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Batubara 2018-2023 menjadi informasi bagi pihaknya.

Kata Mulia, informasi ini juga akan menjadi pertimbangan bagi pihaknya sebelum menetapkan pasangan calon pada 12 Februari 2018 mendatang.

"Tentu ini jadi bahan kami dalam tahapan penetapan paslon pada 12 Februari 2018 nanti. Saat ini belum ada sikap TMS (Tidak Memenuhi Syarat) atau MS (Memenuhi Syarat). Informasi ini menjadi salah satu pertimbangan," kata Mulia.

Mulia mengatakan, PKPU Nomor 3 Tahun 2017 telah mengatur soal pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota.

Pada Poin 4 Pasal 6 PKPU Nomor 3 Tahun 2017 dijelaskan bahwa partai politik atau gabungan partai politik yang telah mendaftarkan bakal pasangan calon kepada KPU tidak dapat menarik dukungannya sejak pendaftaran.

Pada Poin 5 dituliskan bila partai partai politik atau gabungan partai politik menarik bakal calon yang telah didaftarkan, maka partai akan tetap dianggap mendukung bakal calon tersebut dan tidak dapat mengajukan bakal calon pengganti.

Sedangkan pada Poin 6, dijelaskan bahwa bakal calon yang telah didaftarkan ke KPU tidak dapat mengundurkan diri sejak pendaftaran. Pada Poin 7 dijelaskan bila bakal calon yang telah mendaftar mengundurkan diri, partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan bakal calon pengganti dan pencalonannya dinyatakan gugur.

Mulia menjelaskan, penggantian calon Pilkada diatur pada Pasal 78 PKPU Nomor 3 Tahun 2017.

Pada pasal itu, dijelaskan bahwa penggantian bakal calon dapat dilakukan partai politk atau gabungan partai politik atau perseorangan karena dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan, berhalangan tetap dan dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

"Sedangkan yang bersangkutan (Harry) telah dinyatakan lulus tes kesehatan. Klau berhalangan tetap itu contohnya meninggal dunia. Ini akan menjadi bahan dalam rapat pleno KPU," pungkas Mulia.

Sumber: tribunnews.com

Editor: gun.